Kinerja KPK Tidak Boleh Kendor
POSKOBERITA.COM, JAKARTA – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) akan memberikan informasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan adanya bukti baru, terkait dugaan suap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyeret aktor dibalik kasus tersebut.
“Dalam waktu dekat ini (bukti baru, red), akan kami berikan informasi atas investigasi dari narasumber adanya dugaan keterlibatan inisial W untuk membuka pintu keterlibatan pejabat di eselon 1 Kementerian PUPR,” ungkap Ketua Umum LAMI, Jonly Nahampun kepada poskoberita.com, Jumat (18/8).
Dari informasi yang LAMI dapatkan, W diduga merupakan kaki tangan dari pejabat eselon 1 di Kementerian PUPR untuk mengambil dana ratusan juta yang merupakan fee dari para kontraktor. “KPK tidak boleh kendor dalam pemberantasan korupsi di Kementerian PUPR,” tegasnya.
BACA JUGA: LAMI Ungkap Aliran Dana Suap di Kementerian PUPR
Sebelumnya, LAMI bersama elemen mahasiswa dan masyarakat lainnya, mengancam akan melakukan aksi unjukrasa untuk mendukung KPK dalam menuntaskan kasus suap di Kementerian PUPR.
LAMI menilai penentu kebijakan dalam alur aspirasi dari Komisi V DPR RI ke Kementerian PUPR sampai saat ini masih belum terjerat hukum.
BACA JUGA: Dugaan Korupsi Kementerian PUPR, LAMI Nilai Saksi Mendapat Tekanan
Menurut Jonly, kurang masuk logika jika hanya mereka yang bertanggungjawab (pejabat yang sudah jadi tersangka) dalam kasus tersebut.
“Investigasi yang kami lakukan sejumlah sumber telah membeberkan beberapa orang yang seharusnya ikut bertanggungjawab,” ungkapnya. (vic)