Efisiensi dan Penurunan TKD Jadi Sorotan Menjelang Pembahasan RAPBD Kab Bekasi 2026
POSKOBERITA.COM, KABUPATEN BEKASI — Menjelang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bekasi Tahun 2026, isu berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan usulan efisiensi anggaran menjadi perhatian utama DPRD Kabupaten Bekasi.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 perlu dimaksimalkan agar dapat menyesuaikan dengan potensi penurunan pendapatan daerah yang signifikan.
“Kami berharap penyusunan RAPBD kali ini betul-betul memperhitungkan risiko pemangkasan TKD dari Pemerintah Pusat. Ada potensi APBD 2026 turun hingga Rp1 triliun, karena transfer kas daerah dari pusat turun menjadi sekitar Rp1,5 triliun,” ujar Ridwan
Ridwan menilai, sejumlah pos anggaran selama ini belum efektif karena masih didominasi kegiatan perjalanan dinas, bimbingan teknis (bimtek), dan sosialisasi yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Ia juga menyoroti besarnya belanja pegawai dan tunjangan yang dinilai belum sejalan dengan hasil kerja.
“Belanja pegawai dan tunjangan seharusnya menjadi perhatian. Siapa mengerjakan apa, hasilnya apa, dan tunjangannya seberapa besar,” katanya.
Menurut Ridwan, penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) perlu dilakukan berdasarkan beban kerja aktual.
“Kalau beban kerja menurun, tunjangan juga seharusnya ikut disesuaikan. Logikanya sederhana, ketika pekerjaan berkurang, TPP-nya juga seharusnya menurun,” ucapnya.
Ridwan menambahkan, rencana efisiensi juga tidak akan berdampak besar terhadap DPRD, karena lembaga tersebut bukan pelaksana kegiatan maupun pemegang anggaran.
“Mau anggaran DPRD dipangkas atau tidak, tidak terlalu berpengaruh. DPRD bukan pelaksana kegiatan. Yang memegang anggaran itu eselon II. Kalau anggarannya sedikit, otomatis kegiatannya juga sedikit, dan tunjangannya pun seharusnya menyesuaikan,” tuturnya.
Selain efisiensi, DPRD juga menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran, terutama untuk menghindari pengulangan proyek di titik yang sama dan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami di DPRD juga menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara rinci. Jadi kita tidak hanya bicara soal input dan output, tetapi juga outcome dan benefit. Jangan sampai anggarannya hanya menghasilkan kegiatan, tapi tidak memberi manfaat apa-apa,” kata Ridwan. (adv)
