Daeng Muhammad Gelar Rapat Dengar Pendapat Dengan Masyarakat Campaka Purwakarta
POSKOBERITA.COM, PURWAKARTA – Anggota DPR RI dari Dapil 7 Jawa Barat, Daeng Muhammad, kembali melakukan kunjungan kerja serta Rapat Dengar Pendapat Bersama Masyarakat Desa Cimahi Kecamatan Campaka Purwakarta, Rabu (14/02/2018).
“Dengar Pendapat Masyarakat ini mengambil tema Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan yang diikuti masyarakat dari berbagai kalangan,” kata Daeng.
Anggota Fraksi PAN DPR RI ini menyampaikan keterkaitan antara tujuan nasional, ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan dalam pembangunan.
“Tujuan nasional tidak akan bisa dicapai bila tidak ada ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar anggota DPR yang mewakili Dapil Karawang, Bekasi dan Purwakarta ini
Dan menurutnya Ketahanan Nasional pun tidak akan terwujud bila tidak ada Tata Kelola Pemerintahan yang baik karena suatu tata kelola pemerintahan yang baik setidaknya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas.
Daeng menambahkan, saat ini telah terdapat upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk mendukung terciptanya suatu tata kelola pemerintah yang baik.
Di antaranya, Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Selain itu dirinya mengingatkan agar jangan sampai Indonesia menjadi negara gagal sebagaimana negara lainnya karena ketidakmampuan dalam mengelola tata pemerintahanan secara baik dan dalam mengelola sumber-sumber ketahanan nasional yang mereka miliki, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia.
“Pemerintah perlu senantiasa meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ini adalah salah satu bagian penting dari unsur pembentukan ketahanan nasional,” tegas pria kelahiran Pebayuran Bekasi ini.
Dijelaskan pula bahwa dengan terlaksananya pembangunan sumber daya manusia yang sesuai, maka tentunya hal ini akan memiliki dampak positif terhadap upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang memerlukan individu-individu yang berkualitas, baik secara moral maupun intelektual. (RC)
