POSKOBERITA.COM, JAKARTA – Keberpihakan Pemerintah untuk mengembangkan koperasi dan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dinilai masih setengah hati. Padahal, koperasi dan UKM adalah bumper perekonomian dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menyerap tenaga kerja.
Sekjen Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), Ozet Hamid Noer mengatakan, kurangnya keberpihakan pemerintah adalah sulitnya mendapatkan permodalan. Kebijakan pemerintah untuk memberikan pembiayaan ke sektor koperasi dan UKM tidak sesuai rencana sehingga penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak maksimal.
“Program permodalan koperasi dan UMKM selama ini dinilai belum optimal dan bahkan dituding setengah hati. Selama ini memang ada keberpihakan dari pemerintah kepada koperasi, tapi belum sepenuhnya dan masih setengah hati,” katanya di Jakarta, Sabtu (20/05).
Menurut Ozet, bahwa Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) yang diamanatkan dalam Permenkeu No.99/2008 untuk mengucurkan kredit bagi sektor UKM. Persoalan rendahnya penyerapan pembiyaan LPDB untuk UKM disebabkan sosialisasi yang kurang dan infrastruktur terbatas. “Masyarakat memang tahu soal pemodalan UKM, tapi lebih banyak berasal dari perbankan ketimbang dari program pemerintah,” cetusnya.
Selain itu, dia juga menyinggung permodalan UKM selama ini tidak terintegrasi dengan baik, mulai dari program pemerintah pusat atau program pemda dan hal ini terkesan jalan sendiri-sendiri.
Di sisi lain, ia juga menyebutkan, adanya relasi khusus dengan alasan untuk memudahkan control pembukuan dituding alasan yang dibuat-buat yang menyebabkan tidak semuanya koperasi mendapatkan dana bergulir dari Unit Pembiayaan Dana Bergulir (UPDB). (PB)