POSKOBERITA.COM, KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi mencapai status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Tahun 2026. Melalui kebijakan tersebut, seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, mulai dari desil 1 hingga desil 10, mendapatkan jaminan akses pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Pencapaian ini menjadi langkah pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk bagi warga yang sebelumnya belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan.
Pemkab Bekasi Perluas Akses Pelayanan Kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Arief Kurnia, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan ekonomi.
Ia mengatakan, masyarakat Kabupaten Bekasi sebelumnya sudah bisa mengakses layanan kesehatan melalui Puskesmas milik pemerintah daerah. Warga yang memiliki KTP Kabupaten Bekasi dapat mengakses pelayanan medis di Puskesmas meskipun belum memiliki BPJS Kesehatan.
“Selama memiliki KTP Kabupaten Bekasi, mereka bisa mendapatkan perawatan medis secara gratis di seluruh Puskesmas wilayah kita,” kata Arief.
KTP Kabupaten Bekasi Jadi Syarat Akses Layanan Gratis di Puskesmas
Dengan tercapainya UHC Prioritas, jaminan akses pelayanan kesehatan kini diperluas melalui BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut tidak lagi membatasi masyarakat berdasarkan kategori desil ekonomi, sehingga seluruh warga Kabupaten Bekasi dapat memperoleh perlindungan kesehatan sesuai ketentuan kepesertaan yang berlaku.
Berdasarkan data per 1 November 2026, dari total sekitar 3,5 juta penduduk Kabupaten Bekasi, sebanyak 3,4 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), atau mencapai 99,67 persen. Sementara itu, peserta aktif tercatat sebanyak 2,8 juta jiwa atau 82,51 persen.
Capaian tersebut menjadi landasan pelaksanaan UHC Prioritas Kabupaten Bekasi. Program ini resmi diluncurkan pada Jumat (13/11/2026). Peluncuran berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat.
Namun, pemerintah tetap perlu memperbarui dan memverifikasi data kepesertaan. Langkah ini penting agar seluruh warga yang membutuhkan perlindungan kesehatan dapat terakomodasi.
Pemkab Bekasi Siapkan Puskesmas 24 Jam pada 2027
Selain memperluas jaminan kesehatan, Pemkab Bekasi juga menyiapkan pengembangan layanan Puskesmas. Pemerintah berencana membuka layanan 24 jam dan menyediakan fasilitas rawat inap pada 2027.
Kebijakan ini bertujuan memperkuat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dengan begitu, warga yang mengalami penyakit ringan dapat berobat ke Puskesmas tanpa harus langsung ke rumah sakit.
Melalui UHC Prioritas, masyarakat Kabupaten Bekasi diharapkan semakin mudah mengakses layanan kesehatan. Warga dapat memanfaatkan Puskesmas maupun fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.




