POSKOBERITA.COM, BEKASI – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Bekasi dinilai bukan hanya menjadi ajang persaingan antar calon kepala desa. Kontestasi di 154 desa itu juga disebut melibatkan pertarungan gengsi para politisi hingga anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, mengakui banyak anggota dewan memiliki calon kepala desa yang didukung di wilayah daerah pemilihannya masing-masing.
Menurut Jiovanno, Pilkades menjadi bagian dari pertarungan strategi politik karena berkaitan dengan jaringan tim sukses saat Pemilu Legislatif (Pileg) dan pemetaan kekuatan menuju Pemilu 2029.
“Pesta demokrasi Pilkades ini bukan hanya adu gengsi antar calon kepala desa, tapi juga bisa menjadi adu gengsi kami sebagai anggota DPRD,” ujar Jiovanno, Rabu (9/9).
Ia mencontohkan, kemenangan calon yang didukung seorang anggota dewan kerap menjadi ukuran kekuatan politik di tingkat akar rumput.
“Misalnya di Dapil II jagoan saya menang, jagoan yang lain bagaimana. Karena tim sukses Pileg kemarin pasti berbeda-beda, jadi ada adu gengsi,” katanya.
Jiovanno menilai posisi kepala desa sangat strategis karena masa jabatan selama delapan tahun membuat mereka memiliki pengaruh besar dalam peta politik ke depan.
“Ini adu kuat strategi. Kalau jagoan kita menang, itu bisa menjadi penentu suara pada 2029 bahkan 2034,” ucap anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi tersebut.
Meski demikian, Jiovanno menegaskan keterlibatan anggota DPRD dalam Pilkades tidak dilarang selama tidak menggunakan fasilitas negara maupun anggaran pemerintah untuk kepentingan salah satu calon.
“Yang penting tidak memakai fasilitas negara dan tidak menggunakan anggaran Pemkab Bekasi. Kalau secara undang-undang tidak dilarang,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, di internal PDI Perjuangan terdapat anggota dewan yang keluarganya ikut bertarung dalam Pilkades, seperti di Kecamatan Tambelang dan Muaragembong.
Sejumlah desa pun menjadi sorotan karena mempertemukan calon yang didukung politisi dari partai berbeda. Salah satunya di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, yang mempertemukan istri anggota DPRD dari PDI Perjuangan dengan suami anggota DPRD dari PKS.
Persaingan serupa juga terjadi di Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, di mana suami anggota DPRD dari PPP kembali maju sebagai calon kepala desa dan mendapat perlawanan dari calon yang didukung anggota DPRD dari PAN. Kondisi serupa disebut terjadi di sejumlah desa lain dalam Pilkades Serentak Kabupaten Bekasi 2026.
