POSKOBERITA.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Daeng Muhammad menyatakan, kebijakan pemerintahan menaikkan biaya kendaraan, sangat membebani masyarakat kelas menengah ke bawah. Apalagi kehidupan mereka banyak ditopang dengan mengoperasikan kendaraan bermotor, terutama roda dua.
“Saya belum dapat menerima informasi yang jelas tentang apa alasan kenaikan tersebut. Tentu kenaikan itu akan menambah beban bagi rakyat kelas menengah ke bawah,” kata politisi asal Bekasi ini, seperti dilansir Tribunnews.
Ia juga mengingatkan jangan sampai kegagalan pemerintah mengelola pemerintahannya, kemudian semua beban dilimpahkan kepada masyarakat.
“Tentunya DPR sebagai wakil rakyat akan meminta penjelasan kepada pemerintah terkait soal ini.” ujar anggota DPR dari Dapil VII Jawa Barat ini.
Ia juga menyampaikan, kebijakan Presiden Joko Widodo tidak selaras dengan janji-janjinya saat kampanye. Jargon ‘Jokowi pemimpin rakyat’ dan ‘pemerintahan wong cilik’ tidak dapat dibuktikan secara nyata. Hal ini dapat dirasakan, terutama bagi rakyat kecil, pada akhir-akhir ini. Setelah tidak mampu mengendalikan harga-harga bahan pokok kebutuhan rakyat, janji menurunkan harga daging yang terjangkau gagal, tarif listrik naik, kali ini diikuti juga dengan kenaikan biaya kendaraan bermotor.
Menurut Kang Daeng, apabila memang benar kenaikan itu hanya untuk menutupi kegagalan fiskal pemerintah dan menjadi beban bagi rakyat, maka rencana kenaikan biaya kendaraan tersebut harus dibatalkan. Itu dilakukan agar rakyat tidak semakin terbebani. (PB)