Orang Tua Murid di Cibitung dan Cikarang Barat Resah, Ratusan Siswa Belum Tertampung di Sekolah Negeri
POSKOBERITA.COM, Bekasi — Ratusan orang tua murid di Kecamatan Cibitung dan sebagian wilayah Kecamatan Cikarang Barat mengaku resah lantaran anak-anak mereka belum tertampung di sekolah negeri jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK Negeri.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2, Jiovanno Nahampun, S.H., menyampaikan bahwa permasalahan ini merupakan dampak pengembang perumahan di wilayah Cibitung sangat besar yang menjadi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di wilayah Cibitung dan Cikarang Barat yang tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan SD, SMP, SMA/SMK serta Puskesmas untuk infrastruktur kesehatan.
“Pertambahan penduduk di Cibitung dan Cikarang Barat memang luar biasa, namun tidak sebanding dengan kesiapan infrastruktur sekolah. Pembangunan sekolah membutuhkan proses panjang dan sangat berkaitan dengan perencanaan serta alokasi anggaran pendapatan daerah,” ungkap Jiovanno, Senin (23/06)
Jiovanno menegaskan bahwa dirinya berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Komitmen ini didasarkan pada masukan yang diperolehnya saat kegiatan reses bersama warga, termasuk para tokoh masyarakat, RT, dan RW di Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat.
“Setiap reses dan Musrenbang desa, masyarakat selalu menyampaikan usulan pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan. Saya akan terus mengawal aspirasi ini, dan meminta dinas terkait untuk segera memberikan solusi konkret, khususnya bagi anak-anak yang belum mendapatkan sekolah,” ujarnya.
Salah satu tokoh masyarakat, Kalimun, Ketua RW 12 Desa Muktiwari, turut menyampaikan harapannya agar Pemerintah Daerah serius merespons kebutuhan warganya.
“Kami sangat berharap Pemerintah Daerah memperhatikan aspirasi warga Muktiwari, apalagi saat ini warga muktiwari resah untuk memasukkan anaknya sekolah, Kami juga percaya Pak Dewan Jiovanno dari Dapil 2 dapat memperjuangkan harapan kami, khususnya dalam hal pembangunan sekolah dan puskesmas,” kata Kalimun.
Permasalahan daya tampung sekolah di wilayah berkembang seperti Cibitung dan Cikarang Barat menjadi sorotan penting, mengingat amanat konstitusi mewajibkan pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh warga negara. Pemerintah daerah diminta segera menyusun kebijakan jangka pendek dan jangka panjang agar tidak ada lagi anak yang tertinggal dari akses pendidikan.
