POSKOBERITA.COM, JAKARTA – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengungkap kasus dugaan korupsi di Asabri.
Hal itu dikatakan Ketua Umum LAMI Jonly Nahampun menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut ada dugaan korupsi di Asabri yang nilainya lebih fantastis dibandingkan kasus Jiwasraya.
“Pernyataan Menko Polhukan menjadi pintu masuk lembaga penegak hukum untuk membongkar dugaan korupsi di Asabri. Jangan sampai isu itu hanya menjadi bola liar. Sementara KPK sendiri tidak cepat mengambil tindakan,” ujar Jonly kepada wartawan, Senin (13/1/2020).
BACA JUGA: LAMI Desak Proyek Bendungan Jangan Rugikan Warga Kuningan
Jonly menduga, banyak kasus korupsi yang diungkap oleh KPK yang seharusnya bisa menyerat aktor intelektualnya, tapi lantaran menyangkut elit politik dan pejabat negara, lembaga anti rasuah itu seperti kehilangan taringnya.
“Dalam kasus Jiwasraya dan Asabri kami meminta penegak hukum, baik itu Kejaksaan maupun KPK jangan hanya menyeret pejabat di level menegah ke bawah. Kalau pola penegakkan hukum seperti itu, akan menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Jonly.
BACA JUGA: LAMI Laporkan Walikota Pekanbaru ke KPK
Jonly berharap di bawah nahkoda Firli Bahuri, KPK dapat memulihkan kepercayaan publik yang sempat rontok akibat revisi undang-undang KPK.
“Kini saatnya KPK menunjukkan identitasnya sebagai lembaga ad hoc yang independen tidak mau diintervensi oleh pihak manapun, sekalipun Presiden dan petinggi partai,” katanya.
Dalam kasus dugaan korupsi di Asabri yang disebut Menkopolhukam, kata Jonly, KPK tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan di depan hukum.
Sebelumnya, diungkapkan Menkopolhukam Mahfud MD, ada dugaan korupsi di Asabri yang lebih dahsyat ketimbang kasus Asuransi Jiwasraya.
Mahfud mengungkapkan, saat dirinya menjabat sebagai Menhan kasus korupsi di asuransi bagi prajurit TNI-Polri itu pernah terungkap dan pelakunya sudah ditahan.
“Asabri itu punyanya orang-orang kecil dan asuransi prajurit TNI, Polri yang pangkatnya kecil-kecil dan belum punya rumah, lalu kita bentuk Yayasan Asabri,” ujar Mahfud.
Oleh karena itu, Mahfud menegaskan, bahwa dalam waktu dekat akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membicarakan masalah tersebut.(***/red)