POSKOBERITA.COM, CIKARANG PUSAT – Viralnya berita terkait anggaran pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati Bekasi yang mencapai Rp1 Miliar per tahun berbuntut aksi unjuk rasa yang dilakukan gabungan mahasiswa dan pemuda di bawah bendera Amanat Keresahan Masyarakat Bekasi (AKSI). Mereka menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Bekasi di Kompleks Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi Cikarang Pusat, Kamis (01/02/2018).
Selain mengkritisi pakaian dinas satu miliar, mereka juga meneriakan Keterbukaan Informasi Publik dan tuntutan dilibatkannya elemen masyarakat dalam pembahasan RAPBD oleh para wakil rakyat di Gedung Parlemen Sukamahi.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STT Pelita Bangsa, Jaelani mengatakan, mahasiswa dan pemuda Bekasi meminta Bupati dan Wakil Bupati serta 50 anggota dewan menyetujui 3 tuntutan yang mereka sebut sebagai Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).
Tuntutan yang pertama, mereka meminta Pemkab Bekasi membuka seluas-luasnya Informasi Publik agar masyarakat bisa ikut andil dalam melakukan pengawasan pembangunan melalui website resmi Pemkab Bekasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Peran serta masyarakat tampak sengaja dikebiri oleh pemerintahnya sendiri dengan tidak dibuka seluas-luasya informasi publik. Website resmi Pemkab Bekasi tidak menyajikan apa yang menjadi hak publik seperti draft APBD. Padahal jika saja dimuat maka masyarakat bisa ikut andil mengawasi pembangunan di wilayahnya,” kata Jaelani.
Tuntutan kedua, mereka meminta pemerintah mengabari dan mengikutsertakan elemen masyarakat dalam pembahasan RAPBD menjadi APBD sebagai nadi kehidupan sebuah daerah.
“Karena pemerintah daerah dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mendapat amanah masyarakat untuk merencanakan, menganggarkan, mengesahkan dan melaksanakan APBD seolah-olah tidak maksimal dan merakyat. Sehingga masih nyata persoalan-persoalan mendasar di masyarakat seperti kemiskinan, buta huruf, gizi buruk, macet, banjir, kriminalistas dan lain sebagainya,” ucapnya.
Persoalan-persoalan itu, sambungnya, muncul dan tidak teratasi seolah karena Bupati dan Wakil Bupati beserta 50 anggota dewan tidak hadir dengan maksimal untuk masyarakat. “Padahal fasilitas yang diterimanya selalu maksimal seperti gaji, tunjangan perumahan, tunjangan rapat, pakaian yang digunakan dan lain sebagainya. Itu semua bersumber daru keringat masyarakat yang berharap agar mereka bisa mengelola daerah dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Sementara untuk tuntutan ketiga, yakni adanya mata anggaran pengadaan pakaian untuk kepala daerah yang nominalnya menembus angka Rp. 1 miliar per tahun untuk pembelian 14 jenis pakaian yang berjumlah 124 buah. Padahal, kata dia, mayoritas masyarakat kita hanya mampu membeli pakaian 1-2 stel pertahun itupun dibeli pada saat hari lebaran.
“Pemborosan uang rakyat seperti ini adalah salah satu bentuk penindasan yang nyata dan jelas menyakiti hati rakyat!” tegasnya.
Selanjutnya mereka meminta pengadaan pakaian dinas bupati dan wakil bupati Bekasi mencapai Rp. 1 miliar pertahunnya dihapus dan tidak dilanjutkan untuk tahun 2018 ini.
“Mengapa anggaran sebesar itu bisa lolos dari RAPBD menjadi APBD? Ada apa dengan wakil rakyat kita? Dan lebih mirisnya lagi hal ini terjadi bertahun-tahun,” kata Jaelani.
