LAMI Minta KPK Usut Aliran 1 Miliar Untuk Pimpinan DPRD

BANDUNG, POSKOBERITA.COM – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) bakal melakukan aksi demo damai, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, dalam waktu dekat ini, terkait aliran suap dana dari Proyek Meikarta.

Aksi demo tersebut untuk mendukung KPK, agar menjerat Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, yang menerima aliran dana hingga mencapai Rp1 Miliar. Apalagi, para pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi tersebut hanya mengakui sekitar Rp500 Juta sesuai fakta persidangan.

Ketua DPP LAMI, Jonly Nahampun mengatakan, sesuai fakta persidangan di Pengadilan Tipokor Bandung, menghadirkan 4 Pimpinan DPRD, untuk menjadi saksi, hasil BAP di KPK beberapa waktu lalu, sesuai keterangan mantan Kabid PUPR, Neneng Rahmi.

Saksi dari Pimpinan DPRD Bekasi yang hadir yakni Sunandar (Ketua DPRD, dari Partai Golkar), Mustakim (Wakil Ketua, dari Parta Demokrat), H Daris (Wakil Ketua, dari Partai Gerindra), Jejen Sayuti (Wakil Ketua, dari Partai PDI-P).

“KPK beberapa waktu lalu sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan beberapa terhadap Pimpinan DPRD terkait proses perijinan Meikarta, Lippo Group dan ada aliran dana mencapai Rp 1 Miliar,” kata Jonly usai melihat persidangan.

Jonly mengatakan, para pimpinan DPRD yang bersaksi kurang sepenuhnya untuk jujur, hingga mendapatkan sanggahan dari Neneng Rahmi. Pasalnya, yang yang diserahkan mencapai Rp1 Miliar, hanya diakui Rp500 juta oleh Pimpinan DPRD.

“Kami meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas aliran dana ke Pimpinan DPRD,” tegas Jonly.

Jonly juga berharap kepada KPK untuk menindaklanjuti pernyataan para Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi yang menerima gratifikasi, untuk di tetapkan sebagai tersangka. Apalagi, kurangnya kejujuran saat bersaksi.

“Dalam waktu dekat ini kami akan aksi damai di KPK untuk mendukung penetapan tersangka kepada Pimpinan DPRD yang diduga menerima aliran suap Meikarta,” tandasnya. (vic)