Bupati Bekasi Pastikan Pembangunan Tak Berhenti di 100 Hari Kerja

POSKOBERITA.COM, BEKASI – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan bahwa program pembangunan di Kabupaten Bekasi tidak hanya berhenti pada 100 hari kerja pertama, tetapi akan terus berlanjut hingga akhir masa jabatannya bersama Wakil Bupati Asep Surya Atmaja.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri acara Sapa Warga dan peluncuran aplikasi Lapor AA Bupati di Gedung Theatre Graha Pariwisata, Cikarang Timur, Jumat (13/06/2025).

“Artinya, tidak hanya 100 hari kerja, tapi 1000 bahkan 10.000 hari kerja sampai akhir masa jabatan,” ujar Bupati Ade

Dalam pidatonya, Bupati menyoroti pentingnya penataan ruang serta penertiban bangunan liar yang tidak sesuai peruntukan. Ia menyebutkan bahwa lahan yang telah dinormalisasi akan dialihfungsikan untuk ruang terbuka hijau dan pemberdayaan UMKM.

“Penertiban memang menimbulkan pro dan kontra, tapi manfaatnya dirasakan jutaan masyarakat Bekasi, bukan hanya ribuan,” tegasnya.

Bupati Ade juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang hadir di tengah masyarakat. Ia berkomitmen rutin turun ke desa dan kecamatan setiap pekan untuk memastikan penanganan persoalan lebih tepat dan cepat.

“Kalau hanya di kantor, kita tidak cukup spesifik. Tapi kalau turun langsung, kita bisa lebih relevan dalam menyelesaikan masalah,” ucapnya.

Bupati turut mengapresiasi hasil Bekasi Pasti Kerja Expo, di mana hampir 400 pencari kerja telah diterima di perusahaan dari total lebih dari 2.200 lowongan yang dibuka.

Pada kesempatan itu, ia juga meresmikan aplikasi Lapor AA Bupati, sebagai bentuk digitalisasi pelayanan aduan masyarakat.

“Program 100 hari ini adalah kerja kolaboratif, tidak bisa dilakukan sendiri. Kami bergerak bersama Forkopimda dan seluruh OPD,” katanya.

Leli Salman Al-Farisi, Kepala Subdirektorat Wilayah II Ditjen Otda Kemendagri, turut hadir dan mengapresiasi peluncuran aplikasi Lapor AA. Menurutnya, digitalisasi merupakan langkah strategis menghadirkan pemerintah lebih dekat ke masyarakat.

“Bukan soal keren, tapi ini kebutuhan. Apalagi wilayah Bekasi sangat luas,” ucapnya.

Leli menegaskan bahwa strategi saja tidak cukup, tetapi harus diikuti dengan implementasi nyata dari seluruh jajaran birokrasi daerah.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah eksekusi, bukan hanya seremoni. Kami di Ditjen Otda siap mendampingi agar tidak ada kendala di lapangan,” tambahnya.

Ia berharap digitalisasi pelayanan seperti yang dilakukan di Kabupaten Bekasi dapat menjadi contoh nasional dan memberi dampak besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kalau daerah hebat, negara juga ikut hebat. Bekasi bisa jadi teladan jika semangat ini terus dijaga hingga lima tahun ke depan,” pungkasnya. (adv)