POSKOBERITA.COM, Kabupaten Bekasi — Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi dipicu curah hujan tinggi yang diperparah kondisi sungai yang tidak terawat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat sedikitnya 70 titik tanggul dalam kondisi kritis dan membutuhkan penanganan segera.
Muchlis, Kepala BPBD Kabupaten Bekasi menjelaskan, sedimentasi dan penyempitan aliran sungai menjadi faktor utama meluapnya air ke permukiman warga. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah wilayah utara Bekasi, mulai dari Cabangbungin hingga Muara Gembong.
“Curah hujan tinggi ditambah kondisi sungai yang sudah lama tidak dirawat menyebabkan air meluap. Sedimentasi dan penyempitan aliran menjadi penyebab utama banjir di beberapa wilayah,” ujar Muchlis, saat memberikan penjelasan kepada Mahasiswa pada forum dialog “Benahin Bekasi” bersama dengan mahasiswa di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Senin 6 April 2026.
Ia menyebutkan, persoalan tanggul dan pengelolaan sungai merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Pemerintah daerah telah melaporkan kondisi tersebut kepada BBWS, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Bekasi untuk segera ditindaklanjuti.
Berdasarkan hasil pendataan, terdapat sekitar 70 titik tanggul kritis yang belum mendapatkan penanganan. BBWS, kata dia, telah berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap hingga akhir tahun dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya jika belum rampung.
“Penanganan akan dilakukan bertahap. Bahkan, kementerian terkait juga sudah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi tanggul yang perlu segera diperbaiki,” katanya.
Dalam penanganan bencana, BPBD memprioritaskan evakuasi warga terdampak banjir. Mengingat luasnya wilayah terdampak dan jarak yang cukup jauh dari kantor BPBD, pihaknya telah membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) di sejumlah desa dan kelurahan.
Saat ini, tercatat sekitar 110 desa telah masuk dalam program Destana.
Namun, jumlah tersebut belum mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi dan akan terus dikembangkan secara bertahap.
“Melalui Destana, masyarakat diharapkan mampu melakukan evakuasi mandiri saat terjadi bencana, sehingga respons bisa lebih cepat,” jelasnya.
Selain itu, BPBD juga membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sejumlah sekolah yang berada di wilayah rawan banjir, sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini.
BPBD menegaskan, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pihaknya. Keterbatasan kewenangan dan anggaran membuat pembangunan infrastruktur seperti tanggul dan jembatan harus melibatkan instansi terkait, seperti dinas bina marga, cipta karya, serta perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan (Perkimtan).
Pemerintah Kabupaten Bekasi pun diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah provinsi dan BBWS, guna mempercepat penanganan banjir dan perbaikan tanggul yang rusak.
