Pemkab Bekasi Tegaskan Komitmen Kendalikan Inflasi dan Jaga Daya Beli Masyarakat
POSKOBERITA.COM, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi nasional dan global. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat di Karawang, Rabu (11/6).
Wakil Bupati Asep menjelaskan, pengendalian inflasi di Kabupaten Bekasi dilakukan melalui empat pilar utama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Program yang berjalan meliputi operasi pasar murah, penguatan koordinasi TPID, serta pemantauan harga pasar secara langsung.
“Pemkab Bekasi juga menggencarkan kolaborasi dengan distributor lokal, BUMDes, dan koperasi desa untuk memperpendek rantai distribusi agar produk pertanian sampai ke pasar dengan harga terjangkau,” ujar Asep.
Ketersediaan pangan di wilayahnya terjaga stabil, terutama komoditas beras, jagung, dan cabai, didukung peningkatan produksi lahan aktif dan optimalisasi lahan tidur, serta kemitraan dengan kelompok tani dan pelaku usaha lokal.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemkab Bekasi menjalankan kebijakan seperti Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi), penguatan Satgas Inflasi Daerah, serta monitoring harga harian di pasar tradisional. Digitalisasi perdagangan juga didorong lewat pengembangan platform e-commerce untuk memperluas akses pasar UMKM dan menekan biaya distribusi.
Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, yang memimpin pertemuan menekankan pentingnya langkah antisipatif dan kolaboratif antar daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan. Ia menyoroti masalah distribusi pangan yang panjang dan mahal sebagai penyebab kenaikan harga.
“Salah satu tantangan utama adalah memangkas rantai distribusi agar harga tidak naik karena ongkos logistik,” ujar Gubernur.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, melaporkan inflasi provinsi saat ini berada di angka 1,47 persen atau dalam kondisi “lampu kuning”. Ia mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga stabilitas harga agar inflasi tetap terkendali di bawah target nasional 3,5 persen.
“Ketahanan pangan lokal harus terus dijaga dan didukung untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” tegas Herman. (adv)
