Panpel Open Bidding Dituding Kurang Transparan
POSKOBERITA. COM, KOTA BEKASI – Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama esselon II, terutama untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) di Kota Bekasi dinilai kurang transparan oleh elemen masyarakat.
Koordinator Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim), Mulyadi mengatakan, dalam serta menjalankan mekanisme check and balances dalam pemilihan pimpinan, cenderung akan menuju pada Pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktator.
“Seharusnya dibuka secara publik, informasi-informasi yang bisa dengan mudah diakses, dilihat, dan diketahui oleh masyarakat,” kata Mulyadi kepada wartawan.
Mulyadi mengatakan, meminta Panitia Seleksi (Pansel) pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kota bekasi untuk bekerja secara transparan dan berpegang teguh pada regulasi dalam proses seleksi peserta lelang jabatan itu.
“Saya meminta jangan ada jual beli jabatan Sekda, sebab praktik kotor itu akan berdampak kurang baik bagi jalannya birokrasi dan roda pemerintahan Pemkot bekasi ke depannya, bahkan bisa berujung masuk ke ranah hukum, jadi harus benar dan sesuai prosedur yang diamanatkan Undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS,” jelas dia.
Jika tidak sesuai aturan, ditambahkan Mulyadi, hasil seleksi akan cacat pemilihan dan akan melahirkan kejahatan besar, ini tentu bisa merusak tujuan proses demokrasi dan diharapkan pemilihan Sekda Kota Bekasi dapat menghasilkan pemimpin yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya mengumpulkan kekayaan pribadi dan pembiayaan politik.
“Saya berharap Pemilihan Sekda Kota Bekasi ini diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Lembaga Administrasi Negara (LAN),” tandasnya. (can)
