Anggaran Pengadaan Peralatan Cabor Diduga Buat Kepentingan Partai
POSKOBERITA.COM, BEKASI – Anggaran kegiatan pengadaan peralatan cabor KONI Kabupaten Bekasi di Porda 2018 diduga diselewengkan untuk kepentingan politik.
Hal itu dikatakan Pemerhati Olahraga Arman saat diwawancarai awak media, Selasa (18/12).
Menurut dia, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2007, masyarakat adalah salah satu komponen yang terlibat dalam pengawasan prestasi olahraga.
“Ada dugaan anggaran kegiatan pengadaan peralatan cabor diberikan kepada kader partai demokrat yang saat ini ikut kontestasi pileg,” ucap Arman.
Terang dia, pengadaan peralatan cabor untuk porda ke 13 di Kabupaten Bogor itu hingga 10 milyiar.
“Jadi disini kelihatan kenapa anggaran pengadaan tersebut tidak transparan dan kebanyakan orang-orang dia aja (partai D) yang diberikan anggaran pengadaan cabornya,” ujar dia.
Sambung dia, kapasitas Ketua KONI Kabupaten Bekasi Romli sebagai ketua partai bisa menimbulkan konflik kepentingan, bahwa dikhawatirkan anggaran 49 Milyiar yang turun dari pemerintah daerah untuk porda 2018 itu digunakan untuk kepentingan partai.
“Dan akhirnya masyarakat mendesak agar Romli mundur dari Ketua KONI Kabupaten Bekasi, jadi konsentrasi saja di partai. Dan ini sangat kental kepentingan politiknya, salah satu faktor kegagalan Kabupaten Bekasi memenangkan juara Porda,” tutup dia.
Sementara itu, Taih Minarno yang merupakan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi dari Parta Nasdem dari Dapil V meminta Ketua KONI Kabupaten Bekasi, Romli mudur dari jabatannya. Menurut dia, anggaran yang diberikan Pemkab cukup fantastis terbilang cukup besar akan tetapi prestasinya tidak ada.
“Duitnya gede prestasi nol itu pertanda ada apa dengan KONI, Romli harus dapat bertanggungjawabkan itu,” ucap Taih yang pernah mejabat Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
Taih juga meminta kepada penegak hukum agar memeriksa Ketua KONI Kabupaten Bekasi, Romli atas penggunaan anggaran yang digelontorkan pemerintah tersebut.
“Romli itu harus diperiksa, sebenarnya dia emang kaga boleh jadi ketua partai harus milih salah satu jabatan, karena dia menggunakan dana APBD untuk kepentingan itu (Politik), di undang undang juga jelas itu tidak boleh berpolitik,” tandasnya.
Sedangkan menurut Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Kabupaten Bekasi sangat menyesalkan dengan adanya dugaan penyelewengan anggaran pengadaan peralatan Cabor oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami dari Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia sangat prihatin atas anggaran pengadaan peralatan cabor yang diduga untuk kepentingan politik,” tutur Kordinator LAMI, Sopian Salam. (gan/can)
