Plt Bupati Bekasi Hadiri Kopdar Bersama Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
POSKOBERITA.COM, KABUPATEN BEKASI – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil meminta semua daerah yang ada di Jabar untuk mengaplikasikan program Quick Response (cepat tanggap). Hal tersebut harus dilakukan demi memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.
Dalam kegiatan itu, hadir secara langsung Plt. Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja didampingi unsur Muspida dan Jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi seperti Sekretaris Daerah, dan beberapa Kepala Perangkat Daerah.
Turut hadir sebagai peserta lainnya para Bupati /Walikota yang termasuk dalam BKPP Wilayah II Jawa Barat antara lain Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, Bupati Karawang, serta Wakil Bupati Purwakarta.
Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sudah mulai menerapkan program Quick Response, hal itu dilakukan sebagai respon positif dapat disambut tiap daerah yang ada di Jabar untuk ikut berperan, sehingga lebih memaksimalkan pelayanan dan Quick Response adalah program untuk kemanusiaan.
“Provinsi sudah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) sudah, Kabupaten Sumedang sudah. Saya minta sebulan sudah terbentuk,” kata Kang Emil sapaan Ridwan Kamil, ketika Kopdar-GGWP di Hotel Horison Bekasi.
“Sederhana, yaitu pengaduan warga khusus untuk kemanusiaan. Pesen saya serahkan ke staf yang milenial, jadi ada hp dan instagramnya,” tambah pria berkacamata tersebut.
Dikatakan Kang Emil, dasar dijalankannya Quick Response, karena banyaknya aduan masyarakat yang sampai ketelinganya. Terlebih aduan itu mengenai kemanusiaan yang dinilainya perlu ditindaklanjuti dengan segera.
Mantan Walikota Bandung tersebut berharap jika daerah di Jabar untuk Kota dan Kabupaten menerapkan program tersebut, menurutnya, dapat meringankan beban Pemprov untuk mengatasinya.
“Jadi, masyarakat yang memiliki masalah kemanusiaan tidak perlu repot-repot ke Pemprov, tinggal ke daerahnya masing-masing,” tegasnya Kang Emil.
“Saya biasanya bilang ke ajudan, beresin! Tapi lama-lama jumlahnya makin banyak. Kalau semua (diemban) Provinsi juga repot kan. Maka dari itu semua harus terlibat agar meringankan beban itu,” sambungnya.
Bukan hanya Quick Response, masih kata Kang Emil, di awal tahun 2019 mendatang, pria yang ingin menyulap Kalimalang Bekasi ini juga akan meluncurkan paket reformasi Smart City. Reformasi itu, kata dia, dapat menghemat anggaran dan tidak ada celah bagi oknum untuk “bermain anggaran”.
“E-Budgeting ikutlah arahan Provinsi. Saya menghemat Rp 1 Triliun gara-gara e-budgeting saya ini canggih. Bisa menemukan anggaran yang di mark-up dan tidak perlu. Ini pengalaman saya satu contoh,” jelas Kang Emil.
Sementara ditempat yang sama, Plt. Bupati Bekasi Eka menyampaikan, respon positifnya terhadap program Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, terutama mengenai pelaksanaan Jabar Quick Respon dan peningkatan kerjasama antara wilayah.
“Saya akan segera berkordinasi dengan jajaran perangkat daerah dibawah saya untuk segera menindaklanjuti dan menerapkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat,” ucap Eka.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini juga menyampaikan, bahwa pelaksanaan E-Budgetting dalam rangka merencanakan pembangunan daerah juga sudah diterapkan di Kabupaten Bekasi.
“Kita sudah terapkan E-Budgetting di sini dan semoga manfaatnya dapat sangat baik khususnya dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi,” tutupnya. (wil/gan)
