Isu Pemekaran Kembali Mengemuka, Damin Sada Angkat Bicara

0
1616

POSKOBERITA.COM, CIKARANG – Setelah sekian lama tak terdengar, isu pemekaran Kabupaten Bekasi kembali mengemuka. Kali ini seorang warganet bernama Jamaludin Law melalui akun facebooknya yang diunggah, Minggu, (26/11) meminta doa dan dukungan untuk meneruskan percepatan pemekaran Kabupaten Bekasi yang sempat tertunda.

“Saya memutuskan untuk menjadi bagian sejarah dalam proses mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kabupaten Bekasi bagian utara. Ini jalan keharusan yang harus diperjuangkan dengan keseriusan,” tulis Jamaludin, yang juga memperkenalkan sebagai Sekjen Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi.

Beragam komentar pun disampaikan para netizen, baik yang mendukung maupun yang menolak gerakan pemekaran Kabupaten Bekasi.

“Fakta membuktikan, Bekasi bagian utara banyak tertinggal di segala bidang,” kata Abenzarb Ong.

“Nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Demi cita-cita masa depan kita dan harapan leluhur terhadap bumi utara Bekasi kita,” kata Saefudin Zuhri.

“Bekasi harus mekar, berkembang, berbiji dan tumbuh dalam kemandirian, bukan sebagai perahan, tapi mekar sebagai daerah penyangga, yang berkompeten, yang penting dan bernilai, dan berawal, untuk dan demi warga rakyatnya hidup baik dan sejahtera,” tulis Beka Haka Hodo.

Pendapat berbeda disampaikan Janiston Tarigan. Menurutnya, untuk mensejahterakan masyarakat Bekasi Utara tidak harus lewat pemekaran.

“Dari jaman penjajahan justeru leluhur menyerukan untuk bersatu. Lebih baik perjuangkan yang bermanfaat buat masyarakat setempat. Pembagian wilayah cuma bagi-bagi jabatan doang,” tulis Janiston.

Menanggapi komentar Janiston, Jamaludin mengatakan, pemekaran sebagai proses administratif yang legal asal sesuai dengan aturan, dan proses itu sudah berjalan.

“Kekuasaan atau jabatan, saya kira proses demokrasi. Dua proses yang berbeda sebenarnya. Pro kontra sangat wajar saya kira.” kata Jamaludin.

Ketidaksetujuan terhadap pemekaran juga disampaikan oleh Dulgani Agan. “Habis dah Bekasi dipecah-pecah. Secara kultur dan budaya akan ikut terkotak-kotak. Kesejahteraan masyarakat bisa diupayakan tanpa harus pemekaran,” tulis Dulgani.

Penolakan terhadap pemekaran Kabupaten Bekasi juga disuarakan oleh tokoh masyarakat dan Jawara Bekasi, Damin Sada. Dia menegaskan bahwa yang wajib itu mensejahterakan masyarakat Bekasi Utara, bukan memecah-belah masyarakat Bekasi.

“Dari dulu, saya orang yang paling menolak pemekaran, karena beberapa alasan yang saya bisa pertanggungjawabkan. Milyaran duit APBD habis untuk sosialisasi tanpa ada jajak pendapat. Karena yang ada selama ini bukan jajak pendapat, tapi sosialisasi yang disuguhi manisnya saja. Apakah itu bukan pemaksaan namanya,” ungkapnya.

Ketua Umum Jajaka (Jawara Jaga Kampung) ini menyarankan, sebelum jauh melangkah lagi tentang pemekaran, sebaiknya didiskusikan dulu untung ruginya dari pemekaran.

“Hati-hati sudah banyak korban oleh tim yang tidak bertanggungjawab, dengan iming-iming akan jadi bupati bekasi utara, kepala dinas dan anggota DPR,” tulis Bang Damin. (red)

Photo : facebook jamaludin law