LP3D Bekasi Gelar Survey Korupsi

0
970
Anggota LP3D Bekasi melakukan survei kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat pengetahuannya tentang tingkat korupsi di pemerintahan dan pelayanan publik.

POSKOBERITA.COM , TAMBUN SELATAN – Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi melakukan survey pengetahuan masyarakat tentang meningkatnya korupsi ataupun pungutan liar (Pungli)  yang sedang marak terjadi. Melalui survey tersebut LP3D mengajak masyarakat untuk mengisi kisi-kisi.

Survey ini juga bertujuan untuk mengetahui pengetahuan terkait indeks masyarakat, dengan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang standar pelayanan.

Dewan Pembina LP3D, Jonly Nahampun mengatakan, survey penilaian masyarakat tentang korupsi ataupun pungli, digunakan sebagai instrumen penilaian komponen hasil khusus pada indikator persepsi kualitas pelayanan publik dan persepsi korupsi. Survey ini juga dimaksudkan untuk penguatan pengawasan dari masyarakat.

“Kami dari LP3D ingin pemerintahan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan baik untuk masyarakat,” ujar Jonly kepada Poskoberita.com, Minggu (22/07).

Dikatakan Jonly, survey yang dilakukannya di beberapa titik di Kabupaten Bekasi, mulai dari kalangan pendidikan yang melibatkan pelajar strata SMA dan mahasiswa, serta masyarakat umum lainnya. “Kisi-kisi yang kami berikan untuk dinilai dari perilaku pelaksana (pemerintahan, red) hingga prosedur pelayanan dan biaya pembayaran, jika ada,” ucapnya.

Jonly menambahkan, sasaran survey untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), menjadi tujuan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP).

“Survey ini sebenarnya sebagai kebutuhan masyarakat, bukan menjadi kritikan bagi pemerintahan. Tapi sebagai komitmen untuk mewujudkan pelayanan yang baik atau good government,” tandasnya. (Red).