LAMI Desak KPK Periksa Bupati Minahasa

0
35

POSKOBERITA.COM, JAKARTA – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia bersama LP3-Sulut agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secepatnya melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terkait dugaan gratifikasi pembangunan jalan kediaman Bupati Minahasa.

Koordinator DPP LAMI, Suganda mengatakan bahwa kegiatan pengerjaan pembongkaran gunung-gunung di Desa Bukit Tinggi Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa, sejak bulan Juli Tahun 2020 dan pembongkaran beberapa Gunung ini yang dari investigasi pihaknya ternyata jalan ini menuju Kediaman dan Pandopo Milik Bupati Minahasa tersebut sudah dilaporkannya ke KPK beberapa waktu lalu. Menurut Suganda, bahwa kegiatan tersebut turut berperan tiga dinas yaitu Kepala Dinas PU Minahasa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa.

“Dugaan kami bahwa Pekerjaan Trase jalan ini kami menilai bahwa anggaran yang sudah di keluarkan untuk pekerjaan alat berat di perkiraan sesuai dengan panjangnya jalan atau trase ini berkisar 5 kilo meter, dari jalan utama sampai kediaman Bupati dan lanjut sampai desa tetangga Bukit Tinggi yaitu Desa Mahembang untuk anggarannya kami menduga bahwa Tiga Kepala SKPD ini sudah merogoh kantong Pribadi berkisar 2 miliar lebih, semua ini karna kepentingan jabatan mereka sebagai Kepala Dinas, agar tetap aman, nyaman dalam jabatannya, mereka membuatkan jalan ini untuk menuju kediaman Bupati atau pimpinan mereka,” kata Suganda di Kemang Jakarta Selasa, Rabu (28/07/2021).

Terang dia, LAMI menilai disinyalir kegiatan tersebut ada indikasi gratifikasi yang dilakukan oleh tiga dinas tersebut, dilakukan oleh mereka tiga oknum Kepala Dinas sebagai pemberinya dan Bupati Minahasa sebagai penerimanya.

Suganda menegaskan bahwa dalam waktu dekat LAMI bersama LP3-Sulut akan melakukan aksi demonstrasi ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanyakan sudah sejauh mana laporan pihaknya tersebut dalam kasus ini.

Sementara itu awak media berupaya mengkonfirmasi Bupati Minahasa maupun kepala dinas tekait akan tetapi belum dapat dihubungi. (red)