GMNI Kabupaten Bekasi Kecam Pungli e-KTP

0
38

POSKOBERITA.COM, BEKASI – Dugaan adanya pungli (pungutan liar) dalam pengurusan KTP di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung salah seorang warga meminta bantuan ke mahasiswa karena takut melapor, Selasa (6/7/2021).

Laporan dari warga tersebut saat dia ingin membuat KTP dia di beri pilihan untuk mengurus sendiri atau di urus oleh aparatur desa dengan dimintai uang Rp.200.000 untuk pembuatan KTP.

“Saya hanya ingin mengurus KTP tapi diberi dua pilihan mengurus sendiri atau bayar 200ribu ,” ucap seorang warga yang mengurus KTP

Yogi Trinanda, Ketua DPC GmnI Kabupaten Bekasi kemudian menjelaskan jika pembuatan KTP di Desa ataupun Kecamatan adalah gratis dan tidak dipungut biaya sepeserpun.

“Jika itu memang terjadi, saya sangat menyayangkan masih adanya pungli yang terjadi pada saat mengurus KTP padahal kita sama sama ketahui apalagi sekarang sedang pandemi” ujar Yogi

Nugi sapaan akrabnya menerima laporan salah satu warga desa wanajaya yang masuk bahwa dia di mintai uang Rp.200.000 jika ingin diurus KTP oleh aparatur desa.

“Seharusnya aparatur desa tidak mempersulit atau ada permintaan biaya dari warga, saya berharap agar hari ini pemerintah desa melakukan penyegaran di struktur organisasi, termasuk bidang – bidang yang berkaitan langsung dengan pelayanan ke masyarakat yang kaitannya dengan pelayanan unsur pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan,” kata Nugi

Dia pun menerangkan Ketentuan pengurusan administrasi kependudukan (KTP-el, akta kelahiran dan akta kematian) tanpa biaya itu tertuang dalam BAB IXA tentang Pendanaan UU perubahan atas nomor 26/2006 pasal 87A dan 87B.

“Pendanaan penyelengaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara bunyi pasal 87A,” ucap dia

“Pendanaan penyelengaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di daerah dianggarkan melalui dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lanjut pasal 87B,” lanjut dia

Masih kata nugi, Revisi UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membawa kabar baik. Revisi UU itu mencantumkan jelas KTP elektronik (KTP-el) berlaku seumur hidup, juga pengurusannya tidak dipungut biaya alias gratis. Birokrat nakal yang melakukan pungli terancam bui atau denda puluhan juta rupiah.

“Setiap pejabat dan petugas pada desa atau kelurahan atau kecamatan atau unit pelaksana teknis instansi pelaksana dan instansi pelaksana yang perintahkan dan atau fasilitasi dan atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 75 juta rupiah,” pungkasnya (ran)