Pemkab Bekasi Gelar Simulasi Pilkades 2020

0
71
FOTO HUMAS

POSKOBERITA.COM, CIKARANG – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bekasi tinggal hitungan hari. Segala persiapan sudah di lakukan. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), melakukan simulasi tahapan pencoblosan Pilkades serentak di Gedung Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Senin (30/11/2020).

Kepala DPMD Ida Farida dengan lugas mengatakan, simulasi tahapan Pilkades tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang bersifat teknis kepada para Camat, Kepala Desa, BPD dan panitia Pilkades dalam menjalankan tugas dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Selain itu, Ida Juga mengimbau seluruh calon kepada desa (Calkades), panitia Pilkades dan masyarakat agar dalam pelaksanan Pilkades serentak semua mengikuti aturan protokol kesehatan dengan baik. Dimana dalam pilkades di 16 desa tersebut terdapat 235 Tempat Pemungutan Suara (TPS)

“Saya berharap tidak ada lagi klaster baru dalam Pilkades ini. Saya ingin hajat Pemkab Bekasi ini menjadi barometer untuk Kecamatan mauapun Kota lain yang akan mengadakan Pilkades,” Kata Ida kepada poskoberita.com, Senin (30/11/2020).

Dalam rekapitulasi tersebut, sambung Ida, sebelum acara pokok di mulai jam stengah tujuh sampai dengan jam delapan itu persiapan mulai dari tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di ruangan .

“ Jadi cara seremonial, mulai dari pelantikan, pembacaan janji, sumpah terus ada saksi. Setelah sudah selesai semua dan sudah sepakat dengan komitmen mereka, perjanjian mereka lalau masuk ke tahap arena pemilihan suara ketika mereka sudah di lantik dan masuk ke pos masing-masing lalu mulai dilaksanakan pemililihan kepala desa,” jelasnya.

Bagi yang mempunyai suhu tubuh tinggi, kata Ida, itu prioritas setelah itu RT/Rw wajib memantau warganya yang bersuhu tinggi . yang bersuhu tinggi ini nanti Rt/Rw berkoordinasi dengan tim medis setempat. Apakah puskesmas untuk di cek, apakah suhu tinggi itu masuk kriteria covid atau demam biasa. Tapi itu sudah di luar arena piklades.

“ Tetap diperhatikan bukan hanya mereka di antar ke bilik khusus, setelah itu dilkaukan rapd tes atau tes sweb nanti pihak puskes yang berkoordinasi . jadi warga tersebut terpantau terus meski pilkades selasai juga,” tuturnya.

Kemudian sampai penghitungan selesai di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) lalu di tuangkan kedalam berita acara, Koordinator KPPS dengan anggota membawa berita acara beserta kotak suaranya.

“ Kotak yang berisi surat suara itu di amankan, lalu kumpulah di satu TPS, TPS yang lebih luas lebih respentatif untuk merekap secara keseluruhan. Nah setelah di lakukan proses rekap lalu di tuangkan kedalam berita acara di saksikan dengan saksi dan lain sebagainya dianggap itu sah lalu di masukin semuanya hasil dari rekap itu di tuangkan daalam berita acara dan di sampikan PPD,” paparnya.

Setelah itu, PPD meminta tanda tangan ke para calkades walaupun itu sudah di setujui oleh para saksi.“ Apabila ada unsur kesengajaan menolak dan lain sebagainya tetap di anggap sah, karena itu sudah di saksikan. Kemudian kotak suara itu di amankan,” ujarnya.

Pilkades di tengah pandemic Covid-19 ini, membuat DPMD memutar otak bagaimana dalam pilkades tersebut tidak terdaji klaster baru dalam pilkades.

“ Yang kita ketatin itu di situ, mungkin kalau tidak ada covid normal, ini yang lagi di pikirkan agar pilkades ini berjalan dengan aman dan tidak ada klaster baru,” kata dia.

“ Yang kita pikirkan keselamatan dengan di dukung oleh regulasi, jadi regulasi yang di tambahkan itu regulasi covidnya,” tandasnya.

Sementara itu, Kapores Metro Bekasi Hendara Gunawan mengatakan, dalam pilkades ini ada 235 TPS dengan jumlah pengamanan dengan melibatkan 2.021 personel keamanan.

“ Itu akan kita tempatkan di masing-masing TPS, kemudian di setiap desa ada pospam terpadu salain itu kami juga akan membuat pos pemukul apabila ada permasalahan yang mengarah pada gangguan keamanan,” Kata Hendra.

Hendra megatakan, Rencana pengamanan ini sudah kami susun, dan tidak hanya pengamanan terhadap gangguan Kamtibmas saja tapi juga kita lakukan pengamanan terhadap protokol kesehatan Covid-19 (prokes).

“ Karena ini dilaksanakan di era covid-19 bukan di era biasa dan kami juga sudah melakukan imbauan bahkan penekanan-penekanan terhadap seluruh calkades termasuk tim suksesnya untuk benar-benar melaksnakan prokes dengan baik, ” ujarnya.

Hendra menambahkan, Jangan sampai ada pelangaran terhadap prokes covid-19 ini. Nanti berdampak pada dan berhadapan dengan hukum.

“ Kalau berhadapan dengan hukum, saya khawatir nanti yang seharusnya dilantik tidak jadi dilantik. Oleh karena itu laksanakan Prokes covid-19 dengan baik, sampaikan kepada simpatisannya untuk tidak usah lagi mereka bergerumut menggalang masyarakat. Percayakan pada seluruh panitia dan petugas TPS, percayakan kepada kami (Pihak kemanan, red),” jelasnya.

“ Kalau ada panitia yang bermain, yang pasti ada pelanggran hukum di situ maka dia juga harus berhadapan dengan hukum ,” pungkasnya. (ADV/red)