Dampak Pandemi Penyebab Adanya Pengurangan Pekerja di PT HJP

0
60
Kuasa Hukum PT Hotmal Jaya Perkasa (HJP) Julfan Sibarani.

POSKOBERITA, CIKARANG PUSAT – Kuasa Hukum PT Hotmal Jaya Perkasa (HJP) Julfan Sibarani, mengakui adanya pengurangan pekerja di perusahaan kliennya karena dampak pandemi Covid-19. Hal itu dikatakan menanggapi pemberitaan sebelumnya.

Menurut Julfan, perusahaan klienya (PT HJP) merupakan perusahaan kecil yang bergerak dalam bidang jasa electroplating. Berlokasi di daerah perkampungan dan menerima jasa pelapisan logam untuk beberapa sparepart. Order yang diterima bukan dari costumer utama, melainkan dari vendor-vendor costumer utama yang memulai usahanya dari home industri dan secara bertahap berusaha untuk berkembang.

“Dampak pandemi Covid-19, perusahaan klien kami sedang mengalami kesulitan penurunan order yang drastis sejak April 2020 sebesar 50% per bulan. Mei 2020 penurunan 90%, bulan Juni 2020 sebesar 75% hingga saat ini memasuki bulan Juli 2020 belum ada kepastian. Walaupun klien kami sejak bulan April sudah mengalami penurunan, tapi masih tetap membayar upah secara penuh dan membayar tunjangan hari raya (THR) secara penuh juga,” kata Julfan Sibarani rilis yang diterima, Selasa (20/7/2020).

Dia menyebutkan, klien telah berupaya untuk bertahan dalam kondisi sulit saat ini dengan melakukan pengurangan biaya-biaya operasional. Kemudian, mengurangi kegiatan produksi dan upaya-upaya lainya yang dianggap perlu untuk menyelamatkan kondisi perusahaan. Namun upaya tersebut belum cukup untuk mengatasi kesulitan, karena sampai saat ini belum ada kepastian pekerjaan dari costumer dan kondisi tersebut akan berlangsung sampai waktu yang belum diketahui bersama. Sedangkan perusahaan harus membayar kewajiban-kewajibanya serta menanggung beban yang berat akibat pandemi Covid-19.

Karena ketidakmampuan akibat situasi yang ada, kata Julfan, kliennya menyampaikan kondisi perusahaan kepada seluruh pekerja termasuk kepada pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAMK FSPMI) melalui surat undangan meeting dari perusahaan pada Kamis 30 April 2020. Notulen pertemuan antara manajemen dengan pekerja pada Selasa 5 Mei 2020. Kemudian, kliennya juga melakukan pertemuan dengan pekerja di UPTD Wilayah II Karawang melalui surat nomor 560/623/UPTD-Wil.11/V1/2020 pada Kamis 25 Juni 2020 dan kelanjutan pertemuan di UPTD Pengawas Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut Julfan mengatakan, pihak kliennya dengan pekerja kembali bipartit pada Selasa 7 Juli 2020. Artinya, sudah berupaya melakukan komunikasi melalui pertemuan maupun perundingan bipartit. Ternyata, tidak mendapatkan respon yang baik dari sebagian pekerja, justru respon yang didapatkan dari pekerja adalah surat perihal peringatan pertama dan terakhir pada Rabu 10 Juni 2020 dari PUK SPAMK FSPMI PT.HJP surat nomor 024/PUK SPAMK FSPMI PT.HJP/V/1 2020 serta pada Senin 6 Juli 2020.

Menindaklanjuti surat peringatan nomor 029/PUK SPAMK FSPMI PT.HJP/V11/2020, katanya, pihak perusahaan tetap mengundang bipartit pada Selasa 7 Juli 2020. Pihak pekerja diwakili PUK SPAMK FSPMI PT HJP menyatakan pendapatnya bahwa untuk PHK itu hak pengusaha dan diputuskan di pengadilan hubungan industrial.

“Hal ini dituangkan dalam risalah perundingan yang ditanda tangani oleh Pak Damas dan kawan-kawan dari pihak perusahaan dan perwakilan pekerja ada Eko Wahyono, Supriyanto, Herman Permadi dan Bikman Pakpahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya klien kami terpaksa melakukan pengurangan terhadap sejumlah 60 orang dan telah diumumkan pada Senin 13 Juli 2020,” kata Julfan.

Dia menegaskan, perundingan dilakukan kliennya sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dimana kondisi kemampuan kliennya telah disampaikan dan dirundingkan kepada pekerja untuk menjaga kelangsungan usahanya dengan tetap memperhatikan perlindungan hak pekerja antara lain membayar upah minimal sebesar 50% dari upah biasa meskipun para pekerja tidak masuk bekerja secara penuh dalam sebulan.

Menanggapi tembusan Surat dari Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/ Kota Bekasi Nomor : 182/AWKC FSPM1/Bks/V11/2020 tanggal 14 Juli 2020, Perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi, menyampaikan maksud dan tujuan dari KC FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan unjuk rasa yang lokasinya dilakukan di perusahaan yang beralamat di Kp. Rawa Julang Desa Mekarwangi, Cibitung Kabupaten Bekasi, yang dijadwalkan pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 28 dan 29 Juli 2020 mendatang, mulai pukul 06.00 s/d 18.00 Wib, dengan jumlah peserta lebih kurang 5.000 orang, dengan tuntutan meminta PT HJP untuk tidak melakukan PHK terhadap 7 orang pengurus dan 51 orang anggota PUK SPAMK FSPMI PT Hotmal Jaya Perkasa, Julfan mengungkapkan bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan pendapat pekerja dalam perundingan bipartit pada tanggal 7 Juli 2020.

“Dengan ini kami minta kepada KC FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi untuk mempertimbangkan agar tidak melakukan kegiatan tersebut dengan alasan dapat mengganggu ketertiban di sekitar wilayah perusahaan klien kami, mengingat lokasi perusahaan klien kami bukan di dalam kawasan industri tapi dalam perkampungan, dimana akses keluar masuk ke perusahaan sangat sempit, dapat mengganggu ketertiban lalu lintas di sekitar perusahaan serta menghindari penyebaran Covid-19 di lingkungan perusahaan apabila 5.000 orang berkumpul, juga dapat mengganggu ketenangan para pekerja dan ketenangan berusaha untuk pengusaha serta dalam rangka melindungi kegiatan usaha dapat menggunakan jalur komunikasi yang produktif atau audensi di instansi yang berwenang,” kata Julfan.

Apabila ada hal-hal yang menjadi materi perselisihan hubungan industrial terhadap beberapa keberatan dari beberapa pekerja, kata dia, dapat dilakukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Antara lain, melalui upaya Bipartit, Mediasi dan melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, termasuk menunggu hasil dari panggilan dinas I dan II dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Wilayah II Karawang.

Di tempat yang sama Fritz Faraday MH selaku General Maneger PT HJP menanggapi adanya tuduhan kepada dirinya mengucapkan bahasa tidak beretika saat pertemuan di Kantor UPTD Pengawas ketenagakerjaan, mengaku tidak mengucapkan persis seperti yang disampaikan pada pemberitaan sebelumnya.

“Dalam pertemuan itu, situasi saya akui memanas adanya perdebatan hingga suara-suara sumbang yang tak jelas dari kawan-kawan yang buat saya tersinggung hingga emosi, dan seingat saya tidak berucap seperti itu, disana saya berusaha mengajak kawan-kawan pekerja berkomunikasi yang baik agar mendapatkan solusi terbaik untuk bersama-sama menghadapi dampak Covid-19 ini. Tapi, itulah respon baik kita tidak bisa diterima kawan-kawan, pada hal situasi dan kondisi PT HJP semua yang sudah disampaikan kuasa hukum kami benar apa adanya dan bukan mengada-ada,” tandasnya.

Menurut Fritz, dampak Covid-19 banyak perusahaan yang mengajak pekerja atau melalui serikat untuk berunding melalui bipartit dengan pekerja. “Kawan-kawan buruh yang bisa diajak berunding dan memahami kondisi hingga tidak terjadi permasalahan seperti yang kami alami dalam artinya mereka saling membantu, karena pada intinya kalau situasi sudah normal kita pasti memberikan yang terbaik bagi kawan-kawan dan kami sebenarnya berusaha membina hubungan yang harmonis tapi tidak bisa terwujud, selanjutnya kami juga masih menunggu hasil dari panggilan I dan II dari pengawas ketenagakerjaan pada sebelumnya, serta diupayakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutupnya. (rls)