GPII Jakut Minta Kejari Umumkan Hasil Investigasi Kekayaan Jaksa Fedrik Adhar

0
64

POSKOBERITA, JAKARTA–Sejumlah Pemuda dan Mahasiswa dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jakarta Utara, berdemonstrasi di depan gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Jalan Enggano 1 Tj. Priok, Jakarta Utara, Jum’at (26/1/2020).

Sebelumnya GPII Jakarta Utara sudah berkirim surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk meminta investigasi sumber aliran dana oknum Jaksa penuntut umum Fedrik Adhar terkait LHKPN janggal.

Mereka mendapat surat balasan dari Kajari Jakarta Utara dengan nomor B-1125/M.1.11/Dsb.4/06/2020 pada tanggal 25 Juni 2020, dalam surat tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta utara menyampaikan bahwa saudara Fedrik Adhar telah dilakukan pemeriksaan internal, baik menyangkut teknis penanganan perkara maupun terkait hal lain baik disiplin maupun pola hidup oleh kejaksaan tinggi DKI Jakarta. Namun Pihak Kejaksaan Negri Jakarta Utara enggan mengumumkan hasil investigasi tersebut.

Ketua Umum GPII Jakarta Utara Farid mengatakan sebagai Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sudah sepatutnya menjadi kewajiban bagi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahanya.

Kekayaan Rp 5,8 milyar yang dimiliki serta kehidupan mewah dan kejanggalan LHKPN oknum Jaksa yang saat ini tengah menjadi perhatian publik menjadi nampak bahwa krisis moral sudah merambah ke lembaga penegak hukum, ini membuktikan gagalnya Kajari Jakarta Utara melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak buahnya,” tegasnya.

Dalam Orasinya GPII Jakarta Utara akan melakukan aksi di Kejati DKI dan Kejari Jakarta Utara dengan masa yang lebih besar dan akan mengawal sejauh mana investigasi sumber aliran dana kekayaan terhadap Jaksa Fedrik Adhar.

Farid juga mengajak seluruh elemen masyarakat baik pemuda dan mahasiswa untuk mengawal Investigasi ini sampai tuntas dan diumumkan ke masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa penegakan hukum pada kasus Novel Baswedan jangan sampai menciderai komitmen Presiden Jokowi dan Negara dalam menegakan keadilan di bumi pertiwi.

Jaksa penuntut umum telah melukai akal sehat dengan menuntut terdakwa kasus penyiraman air keras Novel Baswedan dengan tuntutan 1 tahun. Kasus ini merupakan tolak ukur keadilan bagi bangsa, jika seorang Novel Baswedan saja tidak mendapatkan perlakuan hukum yang adil bagaimana dengan masyarakat kecil atau penyidik-penyidik KPK yang lainya yang masih kerap kali mendapatkan teror,” tegasnya. (***)