Permainan Monopoli Tanah Karo, Dugaan Atau Kenyataan?

0
94

POSKO BERITA, KARO–Kasus dugaan korupsi ‘berjamaah’ di kepemerintahan Kabupaten Karo senilai milyaran rupiah pada tahun anggaran 2019 mulai terendus.  Bahkan tidak tertutup kemungkinan praktik ‘bagi -bagi’ uang rakyat ini akan bergulir keranah hukum.

Memuluskan ‘permainan’ menggrogoti kas keuangan daerah sehingga dibuatlah sebuah aturan yang bernama Peraturan Bupati Karo (Perbup).  Peraturan ABS (agar booss senang)  berhasil mengucurkan dana  milyaran rupiah ke pundi-pundi para petinggi terutama yang menduduki Karo Satu dan Karo Dua.

Peraturan Bupati Karo, nomor 48 tahun 2018 tentang kriteria dan besaran pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karo tahun anggaran 2019 telah ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2018 ditanda tangani Bupati Karo, Terkelin Brahmana. Dan juga telah menghadiri undangan di Kabanjahe pada hari itu juga dan ditambahkan dalam Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 dengan 48.

Dengan telah diundangkannya ‘Perbup abal-abal’ tersebut maka Bupati Karo berhak mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 40 juta setiap bulan.  Demikian juga dengan Wakil Bupati Karo berhak mendapat tambahan sebesar Rp 35 juta perbulan.

Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Karo, Andreasta Tarigan ketika hendak diwawancarai diruang kerjanya Selasa (11/02/2020) mengelak memberikan jumlah yang sudah dibayarkan.

“Kalau untuk lebih konkrit berapa yang sudah dibayarkan, lebih jelas rekan-rekan tanyakan saja ke Inspektorat.  Ini sudah masalah hitung-hitungan. Jadi pasti nanti hitungan orang itu yang benar,” ujarnya berkelit sambil menanyakan kepada stafnya, tetapi semua staf diruang bidang anggaran DPPKAD bungkam seribu bahasa.

Ditambahkan Andreasta, pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus sudah tidak dibayarkan lagi pada tahun anggaran 2020.

“Sampai bulan Oktober 2019 saja yang dibayarkan, menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri kata BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, Perwakilan , Sumatera Utara,” jelas Andreasta.

Sementara itu, Kepala Inspektoran Kabupaten Karo, Philimon A. S. Berahmana, ketika hendak ditemui pada hari Selasa (11/02/2020) pukul 10.25 WIB tidak berada diruangannya.  Salah staf yang tidak mau namanya dipublikasikan mengatakan bahwa pimpinan sedang Dinas Luar. “Bapak pimpinan lagi dinas luar pak. Coba besok bapak datang lagi atau buat janji,” singkatnya.

Ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp, Philimon Berahmana juga mengaku sedang dinas luar. “Saya lagi dinas luar, nanti kita atur waktu,” singkatnya melalui pesan WhatsApp. (Lia)