LAMI Pesawaran Desak Penegak Hukum Periksa Kades Rusaba (Bagian 1)

0
283
Ilustrasi

POSKOBERITA.COM, PESAWARAN – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Kabupaten Pesawaran mendesak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan oknum Kepala Desa Rusaba, Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran.

Pasalnya, dana desa (DD) Tahun Anggaran 2017 diduga diselewengkan, hingga mencapai puluhan juta rupiah. Hal tersebut dikatakan, Wakil Ketua DPC LAMI Pesawaran, Nawir kepada awak media.

“Kami dari LAMI Pesawaran mendesak agar penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan, untuk dana desa tahun anggara 2017 di Desa Rusaba, Kecamatan Punduh Pedada,” kata dia.

Nawir mengatakan, oknum Kepala Desa Rusaba yang diduga melakukan praktik curang untuk memperkaya diri, berdasarkan investigasi ada kucuran dana untuk untuk suatu lembaga desa yang dibina dan diangkat melalui surat keputusan (SK) Kepala Desa, namun dana tersebut hingga saat ini belum ada kejelasan.

“Jadi hasil investigasi kami dan wawancara terhadap pengurus yang masuk struktur di lembaga binaan desa ini, mendapatkan honor. Dan anggaran dari dana desa itu ternyata mencapai puluhan juta,” ujar dia.

“Akan tetapi honor dan anggaran itu ternyata tidak diberikan kepada pengurus yang ada di lembaga binaan desa ini. Hasil penelusuran kami, satu rupiah pun pengurus itu tidak sama sekali menerima dan tidak sama sekali mengetahui kalua ada anggarannya,”  tambah dia.

Dijelaskan Nawir, anggaran untuk lembaga binaan Desa Rusaba yang disinyalir menjadi bancakan oknum kepala desa, lolos dalam laporan pertanggungjawaban (LPj) Desa Rusaba. Alhasil, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) dan Inspektorat Kabupaten Pesawaran, dapat dikelabuhi.

“Kami juga patut mempertanyakan dua instansi di Pemerintah Kabupaten Pesawaran ini, apakah sudah bekerja sesuai dengan opsi dan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan baik RAPBDesa, laporan realisasi kepala desa dan LPj pelaksanaan pengelolaan keuangan desa,” jelas dia.

Ditambahkan dia, dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah dinilai belum sesuai dengan juknis dan standarisasi. Apalagi, kurang adanya transparansi serta kurang menjalankan instruksi Permendagri Nomor 46 Tahun 2016.

“Melihat adanya indikasi praktek-praktek penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa ini, kiranya perlu menjadi sorotan DPRD dan Bupati Pesawaran sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi,” tegas dia.

Sementara itu, Kepala Desa Rusaba, Bahrudin yang kembali terpilih pada Pilkades serentak 2019 lalu itu, untuk masa jabatan periode 2019 hingga 2025, saat ingin di konfirmasi tidak dapat ditemui, hingga Sabtu (30/11/2019). Kemudian, ponselnya pun tidak aktif saat di hubungi. (ar/tim/red)