Komisi 2 DPRD Usulkan Pemkab Tingkatkan UMKM

0
283

CIKARANG PUSAT – DPRD Kabupaten Bekasi melalui Komisi 2 tingkatkan Usaha Kecil Menegah melalui Perda UMKM. Oleh karena itu, DPRD meminta Pemkab Bekasi untuk menjalankan amanat perda tersebut, agar para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bekasi, baik skala rumah tangga, mikro, kecil maupun menengah sudah sepatutnya mendapatkan perhatian untuk dibina, dikembangkan, dilindungi dan diberdayakan agar berkembang.

“Itukan sudah diamanatkan di perda. Bupati tinggal membuat sebuah program strategis, bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi dan memberdayakan pelaku UMKM tersebut dengan memberi berbagai fasilitas baik berupa pelatihan, kemudahan perizinan, insentif pajak atau bantuan modal usaha (kredit),” ucap Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi, Mulyana Muchtar kepada Poskoberita.com, Senin (29/07/2019).

Dikatakan dia, bahwa usaha kecil itu kewenangannya Pemkab Bekasi jadi harus bisa difasilitasi para usaha kecil, untuk menengahnya dipegang oleh pemerintah provinsi, menurut dia bagaimana peran pemerintah bisa memfasilitasi usaha kecil dengan membuat terobosan program yaitu menyediakan sentra-sentra tempat untuk usaha kecil dan itu akan bisa menjadi PAD juga untuk Pemkab Bekasi.

“Kemudian pemerintah membuat area usaha kecil memfasilitasi mereka. Lalu, disini pemda belum bisa pendampingan modal, seharusnya sudah sampai kesana agar usaha kecil kita berkembang dan juga warga kita bisa jadi pengusaha,” ucap dia.

“Bagi mereka yang ingin usaha kecil di Kabupaten Bekasi, kaitan perizinannya di fasilitasi sama pemerintah, terkait promosinya pemerintah harus ikut serta didalamnya, termasuk pendampingan modal seharusnya,” sambungnya.

Mulyana juga meminta Pemkab Bekasi agar melakukan program yang strategis agar bisa berkembangnya UMKM Kabupaten Bekasi, dijelaskan Mulyana yaitu jadi pemerintah itu seharusnya membuat 1000 gerobak untuk usaha kecil.

“Bupati membuat 1000 gerobak baso jadi pemerintah ada peran sertanya di Usaha Kecil. Bisa dengan CSR BJB itukan gede annggarannya atau CSR perusahaan agar masyarakat bisa buka usaha kecil,” ujarnya.

DPRD berharap Pemkab Bekasi bisa menjalan Peraturan Daerah UMKM, agar berkembangnya UMKM Kabupaten Bekasi. (PB/Advetroial)