LAMI Maluku Desak KPK Usut Proyek Irigasi Waibobi

0
81
AKSI DAMAI: Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) sering menggelar aksi damai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut segala bentuk KKN.

POSKOBERITA.COM, MALUKULembaga Apresiasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Maluku mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut satuan kerja (Satker), terkait proyek irigasi Waibobi, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Pasalnya proyek yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku dengan menelan biaya kurang lebih Rp100 Miliar, kini memasuki tahap kedua. Namun, dalam penyelesaiannya belum mengantongi dokumen Analisis dampak lingkungan (Amdal).

Hal tersebut dikatakan, Sekretaris DPD LAMI Maluku, Josantos Walalayo kepada wartawan. “Dimana proyek Irigasi Waibobi tersebut, ini bersifat tahun jamak atau multiyears dan talah dikerjakan pihak BWS Maluku sejak 2018,” ujarnya.

Dikatakan Josantos, proyek yang dikerjakan secara bertahap, terjadi pencairan dana hingga 100 persen, dengan biaya sebesar Rp 72 miliar melalui APBN 2018 untuk tahap pertama.

Kendati demikian, memasuki tahap kedua melalui APBN 2019 dengan nilai proyek sebesar Rp 27 miliar juga belum mengantongi ijin lingkungan atau Amdal, sebagai salah satu persyaratan.

“BWS bukan tidak tahu, tapi memang pura-pura tidak tau, kalau satu pekerjaan proyek, itu harus dilengkapi dengan surat-suratnya terlebih dahulu dan bukannya proyek dikerjakan. Lalu mereka urusi amdalnya dan ini sudah merupakan tindakan melawan hukum,” kata dia.

Dikatakan dia, pihaknya menduga izin tanpa amdal memang dilakukan secara sengaja dan ada itikad kurang baik. Sehingga, menimbulkan adanya kecurangan. Apalagi, ada dugaan kong-kalikong yang terjadi di BWS terkait proyek yang mencapai puluhan miliar itu.

“Selaian proyek irigasi Waibobi, terdapat irigasi di Waimatakabu yang juga bermasalah, dimana belum cukup setahun salah satu pintunya juga sudah jebol,” tandas dia. (bbs/vic/red)