LP3D: Jalur Zonasi PPDB Online Diduga ada Permainan

0
403
Ilustrasi

PENEGAK HUKUM DIDESAK TURUN TANGAN

POSKOBERITA.COM, BEKASI – Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) mendesak penegak hukum turun tangan, untuk menyaksikan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat SMP di Kabupaten Bekasi.

Koordinator LP3D, Rahmat Effendi mengatakan, pelaksanaan PPDB Online di Kabupaten Bekasi diduga adanya permainan, yang dilakukan oleh para oknum operator untuk menentukan titik lokasi zonasi, terhadap calon peserta didik baru.

“Ada keganjilan dalam proses jalur zonasi jarak. Diduga ada permainan yang dilakukan para oknum panitia PPDB untuk menentukan titik lokasi jarak peserta PPDB agar tidak lolos,” ujar Rahmat Effendi saat dimintai keterangan oleh wartawan.

Dikatakan Rahmat Effendi, akibat dengan zonasi jarak tersebut banyak Orangtua dari peserta PPDB sangat dirugikan, sehingga pihaknya sudah melakukan penelitian dari hasi pengamatan sejak jalur zonasi dibuka pada Senin (8/7/2019) lalu.

“Kami sudah melakukan pengamatan dan ditambah lagi hasil wawancara dengan orangtua murid yang menjadi peserta PPDB, sangat dirugikan,” tambah dia.

Rahmat Effendi mengatakan, dalam waktu dekat ini akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap proses PPDB Online di Kabupaten Bekasi, pasalnya proses Jalur Zonai ini tidak adanya keadilan. Apalagi, seseorang ditentukan hanya jarak bukan lagi nilai ujian.

Sementara itu, Koordinator Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), Suganda menilai, banyak orang tua yang salah paham terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, sehingga mengakibatkan terjadinya antrean yang panjang.

Menurut dia, kesalahpahaman ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan. “Ada antrean yang menimbulkan kekisruhan. Hal itu disebabkan kesalahpahaman masyarakat seolah-olah siapa yang paling duluan membawa berkas ke sekolah diterima,” kata Suganda.

Ditambahkan Suganda, LAMI mendukung sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan, namun pemerintah perlu segera merealisasikan pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan yang lebih konkret.

“Tapi jalur zonasi juga harus melihat nilai ujian, jangan zonasi murni,” ujar Suganda yang juga eks aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

“Pemerintah juga secara keseluruhan, usaha atau kerja keras pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan. Karena didalam 1 desa ada saja yang tidak memiliki sekolah. Ini yang dirugikan untuk zonasi murni, ” sambung Suganda.

Terpisah, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Kusuma Ridwan saat hendak di konfirmasi tidak bisa memberikan jawaban. Pasalnya, saat dihubungi via seluler tidak sama sekali bicara. (vic/red)