Fakta Persidangan; Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini Berpotensi Tersangka?

0
960
AMBIL SUMPAH: Para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi serta ASN, diambil sumpah di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (1/4/2019) untuk memberikan keterangan saksi kasus suap di Kabupaten Bekasi.

LAMI MINTA KPK DALAMI PERNYATAAN MUSTAKIM

POSKOBERITA.COM, CIKARANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim yang menjadi saksi kasus suap perizinan proyek Meikarta membantah berita acara pemeriksaan (BAP) keterlibatan Ketua Fraksi Golkar, Novi Yasin, pada Senin (1/4) lalu, di Pengadilan Tipikor Bandung, diduga akan mendapatkan pidana baru.

Pasalnya dalam BAP Mustakim, bahwa proses pemulusan Raperda RDTR untuk kawasan WP 1 dan 4 diusulkan oleh Ketua Pansus RDTR, Taih Minarno (Mantan Anggota Dewan dari Partai Demokrat), Ketua Fraksi Partai Golkar Novi Yasin (Adik Mantan Bupati Neneng Hasanah Yasin), Wakil Ketua DPRD H. Daris dan Ketua DPRD Sunandar, justru dibantah didalam persidangan.

Praktisi Hukum, Naufal Al Rasyid mengatakan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim yang menjadi saksi tidak akan bisa membantah hasil BAP yang sudah dibuat. Pasalnya, membantah hasil BAP sendiri, akan menimbulkan pidana baru.

BACA JUGA: DPRD Kabupaten Bekasi Saksi Suap Meikarta

“Dia (Mustakim, red) tidak bisa membantah (BAP sendiri, red), kecuali memang dia ada tekanan. Kalau tidak ada tekanan, ini objeknya ada pidana baru (terkait membantah BAP sendiri, red),” kata Naufal saat diwawancarai poskoberita.com.

Naufal mengatakan, siapapun seseorang yang sudah menyampaikan di BAP, yang disampaikan di KPK adalah sesuatu yang berkekuatan hukum. Apalagi, BAP sangat bersifat otentik dan katalog, hal tersebut yang menjadi berkekuatan hukum. Sehingga, hasil BAP akan dibuat menjadi draft oleh penyidik untuk penuntutan.

BACA JUGA: Kabid Bappeda E.Y. Taufik Punya Peran Penting Suap Meikarta

“Sebelum di BAP itu akan dipertanyakan penyidik siapapun, bahwa yang di BAP tidak ada tekanan. Sehingga sebenarnya ketika penyidikan sudah sempurna maka di KPK disingkatkan penuntutan itu kan BAP dirubah menjadi bahan surat dakwaan,” jelas Naufal.

“Menjadi sebuah objek dalam perkara itu adalah, ketika penuntut membawa perkara ke pengadilan, ini sebenarnya sudah selesai dalam tahapan,” tambah pria berkacamata tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), Jonly Nahampun, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami pernyataan Mustakim, yang sebelumnya di BAP sudah menyatakan bahwa Ketua Fraksi Partai Golkar, Novi Yasin terlibat dalam pembahasan pemulusan Raperda RDTR untuk kawasan WP 1 dan WP 4.

“Bila BAP nya ditarik kembali, berarti sudah ada perbuatan melawan hukum. Artinya dapat berpotensi menjadi tersangka baru,” ujar Jonly.

BACA JUGA: Kabid Damkar Kabupaten Bekasi, Asep Buchori Berpotensi Jadi Tersangka Kasus Meikarta

Dikatakan Jonly, kesaksian Mustakim di KPK yang menyeret Novi Yasin menjadi keanehan. Lantaran, didalam fakta persidangan beberapa waktu lalu, justru Mustakim tidak melibatkan Novi Yasin didalam pertemuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, untuk pemulusan Raperda RDTR tersebut.

“BAP Mustakim yang menyeret Novi Yasin hal itu dapat merugikan nama baik Novi Yasin, karena ada bantahan Mustakim. Saya juga meminta sebaiknya Novi Yasin mengklarifikasi atau melaporkan Mustakim atas pernyataannya dalam BAP,” kata Jonly.

Perlu diketahui sebelumnya, sidang kasus suap perizinan proyek Meikarta yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RDTR, pada Senin (1/4) di Pengadilan Tipokor Bandung, menghadirkan 12 Anggota Dewan dan 4 Pimpinan DPRD, hingga 4 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saksi dari Pimpinan DPRD Bekasi yang hadir yakni Sunandar (Ketua DPRD, dari Partai Golkar), Mustakim (Wakil Ketua, dari Parta Demokrat), H Daris (Wakil Ketua, dari Partai Gerindra), Jejen Sayuti (Wakil Ketua, dari Partai PDI-P).

BACA JUGA: LAMI Minta KPK Tetapkan Tersangka Baru Suap Mega Proyek Meikarta

Sedangkan dari Anggota DPRD, Yudi Darmansyah (Ketua Komisi 1, dari Partai PDI-P), H Taih Minarno (Mantan Anggota DPRD, dari Partai Nasdem), Abdul Rosyid (Anggota, dari Partai PDI-P), H Anden (Anggota, dari Partai Gerindra), Haryanto (Anggota, dari Partai Gerindra).

Kemudian, Edi Kurtubi (Anggota, dari Partai PKB), Syaifulloh (Anggota, dari Partai Hanura), Namat Hidayat (Anggota, dari Partai PAN), Nyumarno (Anggota, dari Partai PDI-P), Suganda (Anggota, dari Partai PAN), H Khairan (Anggota, dari Partai PPP), Sarim Saefudin (Anggota, dari Partai Golkar)

Lalu dari unsur ASN Sekretariat DPRD Bekasi yakni Endang Setiani (Sekretariat DPRD), Ika Kharismasari (Kasubag Persidangan Sekwan DPRD) dan Mirza Suandaru Riatno (Kasubag TU Sekwan), Sartika Komalasari (Kasubag Umum/Staf Bagian Keuangan Setwan) serta seorang ASN dari Inspektorat Wilayah III yang sebelumnya menjabat staf Sekretariat DPRD. (vic)