KPK Belum Menerima Surat Pengunduran Diri NHY, Pansus RDTR dan Pimpinan DPRD Bakal Ikut Sidang Tipikor

0
321

BANDUNG, POSKOBERITA.COM – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), I Wayan Riyana mengaku, belum mengetahui atau menerima informasi tentang pengunduran diri, Neneng Hassanah Yasin (NHY) dari jabatannya sebagai Bupati Bekasi.

“Kalau soal pengunduran diri NHY sebagai Bupati Bekasi kita belum dengar, termasuk menerima surat pengunduran dirinya,” kata I Wayan kepada poskoberita.com, Rabu (13/3), di Pengadilan Tipikor Bandung.

BACA JUGA:

LAMI : Kabid Bappeda Terlibat Harus Jadi Tersangka

Ditambahkan I Wayan, dirinya juga belum mengetahui jika Neneng Hasanah Yasin ingin menjadi Justice Collaborator (JC), untuk membongkar kasus suap Meikarta dengan menyeret pihak lain, yang juga turut serta menikmati hasil suap dari Group Lippo Cikarang.

“Kalau JC NHY sepertinya kita juga belum menerima surat permohonan untuk itu. Sama seperti tadi, surat pengunduran diri Ibu NHY kami Jaksa belum mengetahui,” jelas I Wayan.

BACA JUGA:

LAMI: Meminta KPK Tetapkan Tersangka Baru

I Wayan juga menambahkan, kedepannya akan ada tersangka dari Anggota DPRD yang diduga terlibat dalam kasus suap Meikarta. Anggota legislatif yang terlibat memiliki peran masing-masing dan sudah diperiksa di Gedung KPK beberapa waktu lalu.

“Oleh DPRD itu terbukti, nanti kita buktikan-lah. Baik semuanya yang terkait. Baik Pansus RDTR, baik yang jalan-jalan ke Thailand. Kita belum melihat jumlah (penerima uang, red), namun yang mendapatkan fasilitas juga kita buktikan,” tambah dia.

Ditegaskan I Wayan, dalam waktu dekat Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang masuk dalam Pansus RDTR ataupun yang mendapatkan fasilitas dari Meikarta, akan dipanggil untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

“Nanti kita hadirkan di sidang.
Banyak sih. Banyak anggota dewan (yang terlibat, red). Namun kita pilih. Mana yang sekitar 20 (anggota dewan, red), mana yang bener-bener mewakili dari mereka (memiliki peran penting, red),” pungkasnya. (era)