Komisi IV DPRD Usulkan Strategi Khusus Menyerap Tenaga Kerja Lokal

0
209
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten, Anden

KABUPATEN BEKASI, POSKOBERITA.COM – DPRD Kabupaten Bekasi melalui Komisi IV kian gencar mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi, dengan melakukan beberapa langkah strategis untuk menciptakan tenaga kerja lokal yang berkompeten bersaing di Dunia Indsutri.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Bekasi, H. Anden, Rabu (13/3). Menurut dia, dengan banyaknya perusahaan, akan banyak juga kesempatan bekerja bagi masyarakat pribumi. Namun, demikian tenaga kerja pribumi pun harus dibekali dengan berbagai keahlian (skil), sehingga perusahaan mampu menyerap tenaga kerja pribumi sesuai keahlian yang telah di dapat dari Balai Latihan Kerja (BLK).

“Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dapat menjembatani para masyarakat pribumi pencari kerja ditengah-tengah membludaknya penduduk pendatang ke Kabupaten Bekasi, dengan membekali berbagai keahlian yang ditempa di BLK,” kata Anden kepada poskoberita.com.

Diketahui, Jumlah industri di Kabupaten Bekasi merupakan salah satu industri terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 4000 perusahaan berdiri, tentunya akan menjadi salah satu peluang bagi masyarakat pribumi mendapat kesempatan kerja di daerahnya sendiri. Disamping itu juga, mejadi pusat perekonomian terbesar di Indonesia.

“Kami mengingatkan Dinas Tenaga Kerja agar terus melengkapi fasilitas (alat peraga -red), maupun sarana prasarana (sarpras) yang dibutuhkan di Balai Latihan Kerja (BLK) guna salah satu upaya peningkatan atau memaksimalkan keahlian masyarakat pribumi Kabupaten Bekasi,” kata dia.

Menurut dia, sekarang banyak perusahaan yang menginginkan para pekerjanya memiliki keahlian dan siap masuk dalam dunia usaha. Pasalnya, Balai Latihan Kerja (BLK) di peruntukan khusus bagi masyarakat yang mempunyai kartu tanda penduduk wilayah Kabupaten Bekasi. Namun, lanjut Anden, masih banyak ditemui di masyarakat pribumi yang belum mendapatkan pekerjaan.

“Untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Bekasi, Dinas Tenaga Kerja dapat memaksimalkan kerjasama dalam bidang penempatan kerja terhadap perusahaan-perusahaan, jika sudah mendapat pelatihan, mempunyai keahlian, banyak perusahaan yang membutuhkan berbagai skil tersebut tentunya akan mudah memasuki pasar kerja,” jelas Anden.

Terang dia, masyarakat harus dapat memanfaatkan dengan baik BLK melalui Dinas Tenaga Kerja, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari program pemerintah Daerah. Sebab Skil tentunya sebagai salah satu modal dasar yang dimiliki seseorang dapat bersaing di perusahan.

“Di BLK ada berbagai pelatihan seperti welding las, las Co2, pemrograman, administrasi perkantoran, instalasi listrik, lustril PLC, body repair kendaraan ringan, otomotif sepeda motor, operator CNC, mesin produksi dan teknik kendaraan ringan,” terang dia.

Anden juga menjelaskan, bahwa masyarakat diharapkan bisa mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja, menurut dia, pelatihan tersebut sangatlah mudah dan tidak dibebani biaya apapun.

“Mendaftar dengan menyerahkan identitas kartu tanda penduduk Kabupaten Bekasi dan ijasah terakhir,” paparnya.

Diungkapkan dia, nantinya tenaga kerja bakal mempunyai keterampilan yang di dapat dari BLK, tentunya masyarakat Kabupaten Bekasi hendaknya tidak mengabaikan jenjang pendidikan hingga Sarjana. Untuk itu, dirinya sangat berharap BLK dapat segera di operasikan guna melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi demi meningkatkan keahlian dalam dunia kerja.

Masih dikatakan dia, hal tersebut dapat menjadi wadah bagi masyarakat yang telah siap terjun ke dunia kerja. Dan Dinas Tenaga Kerja dengan mudah dapat menempatkan para peserta pelatihan yang telah lulus dan mendapat sertifikasi.

“Ini bisa dijadikan satu sistem, jadi yang sudah dapat sertifikat pelatihan dapat langsung bekerja di perusahaan yang telah bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja,” tandas dia.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno menuturkan Kabupaten Bekasi, telah memiliki Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan (Perda Nomor 4 tahun 2016). Dalam pengaturan masalah perluasan kesempatan kerja dan penanganan pengangguran, perlu dibuat aturan turunan berupa Peraturan Bupati tentang Sistem Ketenagakerjaan di Daerah, sebagai aturan turunan dari Perda 4/2016 khususnya kaitan Kesempatan dan Perluasan Kerja.

“Perbup yang dibuat harusnya substansinya adalah sebuah Sistem di Daerah tentang Kesempatan Kerja dan Perluasan Kerja. Maka Perbup-nya harusnya bukan seperti draft Perbup yang beberapa hari yang lalu dibuat dan ditandatangani (Plt Bupati-Red),” kata Nyumarno.

Dijelaskan Nyumarno, pokok-pokok pikiran usulan substansi Peraturan Bupati tentang Sistem Ketenagakerjaan di daerah yaitu, setiap perusahaan wajib melaporkan setiap ada lowongan pekerjaan kepada Perangkat Daerah, dalam hal ini kepada Dinas Tenaga Kerja (Pasal 24 Perda 4/2016). Kemudian, setiap calon angkatan kerja di Daerah, wajib mendapatkan jaminan kesempatan kerja dan diutamakan oleh Perusahaan di Daerah.

“Calon angkatan kerja di Daerah sebagaimana dimaksud adalah calon angkatan kerja lulusan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan yang sederajat dan Calon Angkatan Kerja yang belum mendapatkan kesempatan kerja di Daerah (pengangguran di Daerah). Selain kriteria calon angkatan kerja sebagaimana dimaksud, Calon Angkatan Kerja juga berasal dari Pencari Kerja di Luar Daerah,” papar dia.

Terang dia, setiap calon Angkatan Kerja di Daerah lulusan sekolah, mendapatkan kesempatan kerja melaui penyaluran Bursa Kerja Khusus di Sekolah. Bursa Kerja Khusus di Sekolah, link and match bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Daerah.

SetiapCalon Angkatan Kerja di Daerah dan Pencari Kerja dari Luar Daerah, yang hendak mencari kerja di Daerah (baik dari Bursa Kerja Sekolah, Pencari Kerja di Daerah, Pencari Kerja dari Luar Daerah) Wajib terlebih dahulu mendapatkan Pelatihan Kerja yang dibutuhkan oleh Dunia Industri di Daerah, dari Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Daerah

“Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Daerah, dimaksudkan untuk sebagai pra syarat mendapatkan Sertifikat Layak Kerja,” jelas Nyumarno.

Dikatakan dia, setiap Instansi Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Kejuruan, Kepala Desa dan Pemerintah Kecamatan, wajib mendaftarkan Calon Angkatan Kerja yang belum mendapatkan pekerjaan di wilayahnya ke dalam Program Pelatihan Kerja di BLK, sebagai pra syarat layak kerja pada Perusahaan di Daerah.

Kemudianmasih Nyumarno, Kartu Kuning Tanda Pencari Kerja diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi kepada Calon Angkatan Kerja di Daerah dan Para Pencari Kerja di Daerah dan atau Pencari Kerja dari Luar Daerah yang sudah lolos dalam Pelatihan Kerja dan sudah mendapatkan Sertifikat Layak Kerja dari BLK milik Pemerintah.

“Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, mempunyai data real tentang Calon Angkatan Kerja yang sudah mendapatkan Sertifikat Layak Kerja, dan disalurkan kepada Perusahaan-Perusahaan di Daerah yang mana sudah melaporkan kebutuhan lowongan Pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja,” kata dia.

Setiap Perusahaan di Daerah, dalam perekrutan Tenaga Kerja Wajib melalui Dinas Tenaga Kerja, merekrut melalui BLK milik Pemerintah Daerah dan atau melalui LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta) yang terdaftar di Daerah dan sudah memenuhi ketentuan perundangan, sepanjang telah mendapatkan Sertifikat Layak Kerja dari BLK dan Kartu Kuning Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.

“Perekturan Tenaga Kerja dapat dilakukan Perusahaan dengan mekanisme membuka lowongan kerja di internet, media cetak, media elektronik, dan atau media lainnya termasuk melalui LPTKS sepanjang dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja dimaksud tetap terlebih dahulu Wajib mendapatkan Sertifikat Layak Kerja dari BLK (dengan pra syarat mencantumkan Sertifikasi keahlian dari Badan Profesi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan) dan harus mendapatkan Kartu Kuning Tanda Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi,” ucap dia.

Diungkapkan dia, Peserta Pelatihan Kerja yang tidak lulus dalam pelatihan dan belum mendapatkan Sertifikat Layak Kerja di Daerah diberikan Kegiatan Kewirausahaan Mandiri oleh Pemerintah Daerah (bantuan peralatan usaha mandiri) dan atau bentuk Insentif Modal Usaha melalui APBD agar Calon Angkatan Kerja yang tidak memenuhi kualifikasi bekerja di dunia industri Tetap Dapat kesempatan kerja dengan berwira usaha.

“Misalkan usaha sablon, usaha kue kering, usaha dagang cilok, usaha menjahit, usaha bandeng presto, usaha dagang bakso, dan lainnya,” ujar dia.

Diharapkan maka kesempatan kerja di Daerah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat pencari kerja di Daerah tanpa Diskriminasi. Bagi yang tidak memenuhi kualifikasi kerja di Industri yang ada di Daerah, tetap dapat berwirausaha karena ada peran serta Pemerintah Daerah melalui bantuan kegiatan kewirausahaan mandiri atau bantuan Insentif Modal Usaha.

“Jika sistem ini dapat dijalankan, maka dapat memperkecil dan menghapuskan juga praktek outsourcing (yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan) dan praktek calo tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab,” tandas Nyumarno. (ADV/gan)