Kabid Bappeda Punya Peran Penting Suap Meikarta, LAMI: KPK Wajib Tetapkan E.Y. Taufik Sebagai Tersangka

0
1574

BANDUNG, POSKOBERITA.COM – Sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan Mega Proyek Lippo Cikarang, dengan terdakwa Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin, bersama empat pejabat Pemkab Bekasi kembali di gelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (13/3). Sidang menghadirkan sejumlah saksi.

Saksi pertama, EY Taufik, Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, yang awal membuka kesaksian diduga kapasitasnya setara dengan Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin.

Pasalnya, E.Y. Taufik memiliki peran penting untuk mengatur pertemuan dengan petinggi Lippo Cikarang dengan Bupati Bekasi dan yang menegosiasikan soal uang suap, untuk Neneng Hasanah Yasin dengan pemberian uang Rp10,5 Miliar tersebut diantar beberapa kali. Dan E.Y. Taufik menerima pribadi sebesar Rp500 Juta.

Dalam keterangannya, para saksi mengatakan PT Lippo Cikarang menjanjikan Rp20 miliar sebelum proses perizinan proyek Meikarta dilakukan. Namun, dari janji tersebut hanya Rp10,5 miliar yang terealisasi diberikan kepada Neneng Hasanah Yasin.

EY Taufik awalnya dia dikontak oleh Bupati Neneng yang menanyakan tentang proyek Meikarta. “Waktu itu Ibu bupati menghubungi, ‘Tahu Meikarta tidak?’ Saya jawab tidak tahu. Beliau menyampaikan ‘Saya diihubungi Pak Gubernur akan ada Meikarta’. Saya bilang nanti saya cari tahu informasi. Lalu saya browsing di internet,” kata EY Taufik dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Taufik kemudian mendapat informasi proyek Meikarta dikerjakan oleh PT Lippo Cikarang. Ia kemudian menghubungi Satriadi, kenalannya di Lippo Cikarang. Satriadi membenarkan bahwa ada proyek pembangunan Meikarta.

“Proyek Meikarta waktu itu belum jalan,” ujarnya.

Sekitar dua pekan kemudian, Taufik bertemu dengan Satriadi yang saat itu ditemani Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang, Edi Dwi Soesianto. Pertemuan yang berlangsung di Masjid Cibiru itu membahas soal perizinan proyek Meikarta dengan luas total 438 hektare.

“Saya bilang besar banget. Terus beliau menyampaikan kira-kira bagaimana prosesnya. Saya bilang ajukan saja. Lalu Pak Satriadi menanyakan berapa biayanya? Saya bilang tidak tahu. Lalu beliau menyampaikan bagaimana kalau Rp20 miliar? Saya bilang nanti disampaikan,” ujar Taufik.

Setelah pertemuan dengan Satriadi dan Edi, Taufik menghadap ke Bupati Neneng. Hasil pertemuannya dengan Edi dan Satriadi disampaikan Taufik ke Bupati Neneng. Termasuk soal biaya Rp20 miliar untuk pengurusan izin.

“Waktu itu ibu Bupati cuma bilang, diproses saja,” kata Taufik.

Proses perizinan kemudian mulai berjalan. Satriadi lantas membuat konsep Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang diajukan ke Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTMPTSP) Bekasi. Taufik menyatakan bahwa dalam proses IPPT, Edi Soes dan Satriadi pernah menghadap Bupati Neneng.

“Apa yang disampaikan saat pertemuan?,” tanya jaksa.

“Terkait perizinan IPPT mohon dibantu,” kata Taufik.

Taufik mengaku tak tahu kelanjutan proses IPPT itu dilakukan oleh Edi Soes dan Satriadi. Singkat cerita ia dihubungi Bupati Neneng yang menyampaikan bahwa IPPT tersebut telah ditanda tangani.

“Setelah itu bupati minta tolong ditanyakan tindak lanjutnya,” kata Taufik.

Menurut Taufik, IPPT yang diajukan tersebut seluas 143 hektare. Namun setelah ditanda tangani, luas yang disetujui hanya 84,6 hektare. Apalagi, saat itu uang Rp20 miliar tidak terealisasi.

Perlu diketahui, Bupati Neneng hanya mendapatkan Rp10,5 miliar yang diberikan secara bertahap mulai dari Juni 2017 hingga Januari 2018. Jaksa lantas membacakan 6 tahapan pemberian termasuk Rp500 juta untuk Taufik.

Dilokasi yang sama, Kuasa Hukum Bupati non aktif Neneng Hasanah Yasin (NHY), Fadli Nasution mengatakan, bahwa kliennya tidak pernah meminta uang dan membicarakan uang, terkait perizinan Meikarta.

Bahkan, fakta di persidangan saksi Satriyadi waktu pertemuan dengan NHY juga membenarkan, untuk mengurusi segala ijin proyek tersebut, NHY menegaskan harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

“Pesan Neneng Hasanah Yasin agar sesuai peraturan dan undang undang berlaku,” kata Fadli singkat usai menirukan ucapan Satriyadi.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), Jonly Nahampun mengatakan, seharusnya Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, menetapkan E.Y Taufik untuk di jadikan tersangka.

“Karena Taufik terlebih dahulu membahas perizinan dan uang serta menerima hadiah Rp500 Juta. Itu yang saya lihat di Fakta Persidangan,” tandas Jonly. (era)