Fakta Persidangan Kabid Damkar Bekasi Terlibat Suap, Kuasa Hukum Terdakwa: Pa Asep Juga Menerima Uang

0
116

BANDUNG, POSKOBERITA.COM – Sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan Mega Proyek Lippo Cikarang, dengan terdakwa Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin, bersama empat pejabat Pemkab Bekasi kembali di gelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (13/3). Sidang menghadirkan sejumlah saksi.

Kuasa Hukum Terdakwa Sahat M Banjarnahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bekasi, Samuel Hutasoit mengatakan, akan ada proyeksi agar Asep Buchori selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Damkar juga ditetapkan tersangka.

Pasalnya, Asep Buchori juga memiliki peran penting di Dinas Damkar dalam peruntukan suap, demi rekomendasi pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran untuk 53 tower di proyek Meikarta. Lantaran, Asep sendiri sebagai teknis yang mengetahui anggaran yang harus dikeluarkan oleh Lippo Group.

“Pertama Pa Asep dan Pa Sahat itu pihak terkait (peranan penting, red) di Damkar. Dan sebagai pelaksana teknis itu kan Pa Asep sebagai kepala bidang,” kata Samuel saat diwawancarai usai persidangan.

“Pa Sahat itu baru 2 bulan (bekerja di Damkar, red), baru ada permohonan. Oleh karena itu tidak dipungkiri peranan Pa Asep. Dan Pa Asep juga menerima (uang suap, red). Artinya menerima dan menghubungi punya peranan yang sama,” tambah dia.

Kabid Bappeda Punya Peran Penting Suap Meikarta, LAMI: KPK Wajib Tetapkan E.Y. Taufik Sebagai Tersangka

Ditambahkan Samuel, memiliki keyakinan jika Asep Buchori akan ditetapkan tersangka oleh KPK. Dikarenakan, mobil Pajero putih milik Asep Buchori juga disita KPK. Sehingga, hanya menunggu waktu saja.

“Kalau dilihat dari degradasi kan. Ini yang jadi tersangka kan kepala dinas semua, belum Kabid yang kecuali dari OTT,” ujar pria berkacamata tersebut.

Perlu diketahui, sidang lanjutan yang digelar, ada hal yang terungkap bahwa saksi EY Taufik, Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, yang awal membuka kesaksian diduga kapasitasnya setara dengan Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin.

Pasalnya, E.Y. Taufik memiliki peran penting untuk mengatur pertemuan dengan petinggi Lippo Cikarang dengan Bupati Bekasi dan yang menegosiasikan soal uang suap untuk Neneng Hasanah Yasin dengan pemberian uang Rp10,5 Miliar tersebut diantar beberapa kali. Dan E.Y. Taufik menerima pribadi sebesar Rp500 Juta.

Dalam keterangannya, para saksi mengatakan PT Lippo Cikarang menjanjikan Rp20 miliar sebelum proses perizinan proyek Meikarta dilakukan. Namun, dari janji tersebut hanya Rp10,5 miliar yang terealisasi diberikan kepada Neneng Hasanah Yasin. (era)