LAMI : Kontrak JICT Ke HPH Harus Dikaji 

0
572
ORASI: Koordinator DPP LAMI, Suganda saat memegang toa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, saat unjuk rasa.

JAKARTA,POSKOBERITA.COM – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) akan melakukan aksi lagi ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Senin (11/3/2019) dalam rangka mendukung KPK menuntaskan kasus dugaan korupsi tentang pengadaan barang Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II pada 2010 lalu.

Koordinator LAMI, Suganda mengatakan, LAMI hanya mengingatkan dan mendorong KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan barang Quay Container Crane di Pelindo II pada 2010 yang melibatkan mantan direktur utama PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino.

“Senin lusa, kami (LAMI) meminta Kepemerintahan Jokowi agar mangkaji ulang kontrak JICT terhadap HPH yang merugikan Negara,” kata Suganda.

Sambung Suganda, dasarnya pelabuhan adalah pintu masuknya Negara yang dimana harus dikuasai oleh Negara sendiri, jangan sampai pelabuhan dikuasai oleh Negara Asing.

“Untuk itu kami dari LAMI akan melakukan aksi demo damai terhadap KPK agar menuntaskan kasus tersebut,” tegas Suganda.

Ditambahkan Suganda, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih tetap dipercaya oleh masyarakat. Baik dalam pencegahan maupun penindakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Dan KPK telah banyak berhasil menyeret pejabat negara, Dewan Perwakilan Rakyat ataupun kepala daerah yang terbukti melakukan tindakan korupsi ke Meja Hijau dan kasus RJ Lino agar secepatnya di bawa ke meja hijau.

Perlu diketahui, RJ Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya saat menjadi Dirut Pelindo II. RJ diduga memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dengan menunjuk langsung perusahaan asal China, Wuxi Huadong Heavy Machinery untuk pengadaan tiga unit QCC tersebut.

“Lino disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” tandasnya.(can)