LAMI: Meminta KPK Tetapkan Tersangka Baru

0
1102

***Terkait Dugaan Suap Perizinan Meikarta.

POSKOBERITA.COM, BEKASI – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dan menetapkan tersangka baru kasus suap Perizinan Meikarta.

Koordinator Aksi, Suganda, mengatakan untuk saat ini kasus Meikarta belum selesai masih banyak pekerjaan KPK untuk mengungkap tuntas dari atas hingga ke akar rumputnya,” dalam orasinya saat melakukan aksi demo damai di gedung KPK, Kuningan Jakarta, kepada wartawan.

Sambung Suganda, LAMI juga meminta agar KPK mendalami kasus suap perizinan Meikarta dan  menetapkan tersangka baru seperti Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Asep Buchori yang menerima Rp 260 Juta, Kemudian mantan Kepala Dinas DPMPTSP Carwinda yang menerima Rp. 100 Juta, Kepala Bidang Bappeda M.Taufik menerima Rp 500 Juta, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daryanto Rp 300 Juta dan Kepala Bidang Bangunan Tina Karini Suciati Santoso yang menerima Rp 700 Juta.

Terpisah saat dihubungi Ketua Umum LAMI, Jonly Nahampun meminta agar PLT Bupati Kabupaten Bekasi agar melakukan Non Job terhadap Saksi kasus Meikarta yang diduga menerima aliran suap dari Meikarta agar dicopot, karena mereka jadi saksi di pengadilan negeri tipikor Bandung yang berpotensi jadi tersangka dan dapat menggangu kerja mereka dan dapat menggangu birokrasi, pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta Selain itu, KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin; Kadis Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, Kadis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi sebagai tersangka kasus ini.

Disimpulkan adanya dugaan pemberian hadiah atau janji kepada Bupati Bekasi dan kawan-kawan terkait pengurusan izin Meikarta.

KPK menyangka Neneng dan keempat pejabat itu menerima hadiah atau janji dari pengusaha yang berasal dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

KPK menduga pemberian dalam kasus ini merupakan bagian dari komitmen fee untuk pengurusan sejumlah izin dalam pembangunan fase pertama proyek Meikarta yang memiliki luas 84,6 hektar. Adapun proyek Meikarta dibagi menjadi tiga fase pembangunan dengan total luas 774 hektar.

Total komitmen fee untuk Neneng dan kawan-kawan berjumlah Rp 13 miliar. Total pemberian yang sudah terealisasi sejumlah Rp 7 miliar. Uang itu diduga diberikan melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.(can)