Putusan MK Bisa Hancurkan Koalisi Pilpres 2019

0
140

POSKOBERITA.COM – Gugatan uji materi ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20% atau  presidential threshold Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) jika dikabulkan MK tentu akan menjadi dinamika politik yang menarik. Ambang Batas Pencalonan Presiden 0% bagi partai peserta pemilu akan membuka ruang bagi calon presiden alternatif pada Pilpres 2019 nanti.

Opini di masyarakat mengenai Calon Presiden akibat adanya President Threshold hanya memunculkan 2 nama saja yang beredar, Jokowi dan Prabowo. Pertanyaan mendasar ketika ada warga negara menginginkan presiden diluar 2 nama tersebut, bagaimana hak kontitusi bisa mewakilinya? Ini tentunya tidak berkeadilan dalam iklim demokrasi Indonesia yang sudah sangat maju dan modern.

Aspirasi masyarakat yang diwakili oleh partai politik peserta pemilu akan terbuka luas dengan cara menghapuskan syarat minimal 20% suara menjadi 0% akan memunculkan figur alternatif yang diinginkan masyarakat Indonesia.

Disisi lain, munculnya banyak pilihan figur alternatif Presiden untuk bertarung di Pilpres 2018 diharapkan akan meminimalisir tingginya angka golput. Sehingga pilpres 2019 akan menjadi pilpres yang paling demokratis karena mewakili seluruh keinginan masyarakat.

Lalu bagaimana dengan sikap Partai Politik peserta Pemilu menyikapi fenomena tersebut? Tentu akan menjadi sebuah kajian yang menyegarkan bagi keberlangsungan partai politik itu sendiri, sekaligus juga bisa menjadi ancaman bagi hegemoni partai yang mapan secara elektoral, karena tentunya akan menggerus rangkaian dukungan calon presiden yang diusungnya.

Parliament Treshold 4% bagi seluruh partai peserta pemilu menjadi sebuah ancaman yang sangat serius untuk eksistensi partai politik di masa depan. Sebuah harga mati yang harus ditempuh, tidak mendapatkan angka Parliament Treshold artinya partai politik tersebut akan terkubur menjadi sebuah cerita sejarah.

Hasil Survey Elektabilitas beberapa partai yang tergabung dalam koalisi Jokowi menggambarkan tidak adanya garis lurus antara dukungan dengan elektabilitas partai tersebut.

Alih-alih aman di radar survey,  beberapa partai koalisi malah terbenam dikisaran 1-2% , dan itu sangat riskan. Begitu juga sebaliknya di kubu Koalisi Prabowo, angka elektabilitas hanya hanya dapat dinikmati oleh Gerindra, partai sekutu lainnya idem ditto, berada di kisaran 1-3% saja.

Partai Politik harus mempunyai strategi dan langkah panjang agar bisa survival di Pemilu berikutnya. Opsi bagi keberlangsungan partai di tahun berikutnya haruslah terbuka lebar dengan berbagai manuver untuk meningkatkan perolehan suara.

Dan jika strategi berkoalisi dan menggantungkan harapan terhadap Tokoh Populer dari partai yang mapan secara elektoral tidak memberikan prospek yang menggembirakan, perlu kiranya diambil sebuah terobosan lain, salah satunya mencapreskan tokoh internal partai yang populis atau tokoh yang berafiliasi secara kultur dengan partai tersebut, sehingga bisa mendongkrak perolehan suara melebihi ambang batas 4% Parliament Treshold.

Inilah saatnya peran Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodir seluruh hak konstitusional warga negara dan seluruh partai peserta pemilu, agar betul-betul diberikan rasa keadilan bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia. Dan yang paling krusial, Keputusan Mahkamah Konstitusi haruslah memberikan tenggang waktu bagi seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengambil langkah, yaitu sebelum penutupan batas waktu pencalonan presiden tanggal 10 Agustus 2018 besok.

Dan apabila seluruh partai peserta pemilu memunculkan nama-nama Presiden, baik sendiri-sendiri ataupun gabungan,  maka ini fenomena demokrasi yang luar biasa kaya bagi bangsa Indonesia, dan Pemilu Presiden 2019 tidak hanya terkosentrasi pada Jokowi dan Prabowo. Seluruh kader terbaik Partai Peserta Pemilu akan berkontestasi mencalonkan Pemimpin Alternatif, bukan hanya 2 nama, tapi 5,6,7 atau 8 Calon Presiden Indonesia akan menyegarkan iklim politik yang sudah sangat jenuh.

Dan ini sangat bisa terjadi, tiada yang mungkin dalam politik. As Soon As Possible. Selamat Datang Demokrasi Baru Indonesia yang berkeadilan.

Penulis : Gumilar Yo – Insan Bekasi Madani