Komisi III Targetkan Tahun 2019 Pembangunan Infrastruktur Rampung

0
306
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, H. Kardin

CIKARANG PUSAT – Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi berharap agar proses pelabaran jalan Kalimalang segera rampung. Sebab, jalan Kalimalang kelak tidak hanya berfungsi sebagai alternatif, tapi juga dapat merangsang geliat perekonomian di Kabupaten Bekasi.

“Kami akan mendorong terus agar jalan Kalimalang bisa segera rampung sesuai dengan target yang ditentukan yakni di Tahun 2019 mendatang. Itui memang menjadi perhatian kamim,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, H. Kardin.

Kardin menambahkan, belum rampungnya pembangunan jalan inspeksi Kalimalang menyusul masih adanya beberapa bidang lahan milik warga yang belum dibebaskan. “Tetapi tahun ini sudah dianggarkan, sehingga kedepannya tidak ada alasan lagi jika pelebaran jalan itu belum selesai,” ucapnya.

Terkait dengan tiang listrik dan tiang telfon yang masih menancap di tengah-tangah ruas jalan yang sudah dibangun, Kardin menyampaikan, sudah berkordinasi sudah berkordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kita sudah sampaikan ke PUPR untuk berkordinas dengan PLN dan stakeholder lainnya agar tiang-tiang tersebut dapat segera dicabut atau dipindahkan,” kata dia.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno

Selain itu, pembangunan dan infrastruktur selalu menjadi indikator kemajuan suatu wilayah. Hal ini juga disadari oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tercermin dari kegiatan pemantauan di lapangan oleh DPRD Kabupaten Bekasi.

Anggota Komisi III sekaligus Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno, menjelaskan hasil pemantauannya terhadap kondisi jembatan penghubung antara Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan dengan Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung. Jembatan ini memang dibangun sebagai salah satu bagian dari proyek Tol Cibitung – Cilincing.

“Kita harus memastikan jembatan itu terbangun dengan baik. Jangan sampai putus. Saya khawatir kalau jembatan itu putus yang susah kan masyarakat sekitarnya untuk sekadar lewat saja di sekitar situ pasti susah. Lagipula sudah ada anggaran Rp5 – Rp10 Miliar untuk pelebaran jembatan,” ungkap Taih.

Terkait jalan provinsi, Taih menjelaskan bahwa luas jalannya berasal dari batas Bogor ke arah Cibarusah, Cikarang Selatan ke arah Lippo Cikarang sampai dengan Lemah Abang. Menurutnya, luas jalan provinsi ini sudah saatnya dilebarkan hingga dapat dilalui kendaraan secara dua arah agar tidak macet.

“Kami (di Komisi III DPRD) memang konsen terhadap infrastruktur, baik jalan, drainase, maupun tanggul di Bekasi. Kami memang tidak bisa berbuat banyak soal jalan milik provinsi karena bukan wewenang kami. Paling tidak saat ini kami sedang berjuang meminta agar jalan provinsi ini bisa terintegrasi dari Utara ke Selatan melalui kebijakan mereka,” jelas Taih.

Taih berharap, keadaan jalan dan pembangunan di Kabupaten Bekasi lebih baik agar kesan kumuh yang senantiasa dicap masyarakat tidak lagi terjadi. “Apalagi, dana yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur, sudah mencapai triliunan rupiah,” ujarnya. (ADV)