Obon, Nyumarno dan Endra Kusnawan Ramaikan Diskusi Sejarah Industri dan Buruh Bekasi

0
171

POSKOBERITA.COM, TAMBUN SELATAN – Adanya 12 pabrik gula yang berdiri di sepanjang Kali Bekasi pada sekitar tahun 1766-1767, bisa disebut sebagai kawasan industri pertama yang hadir di wilayah Bekasi. Buruhnya sengaja didatangkan dari wilayah Cirebon, Banten dan Mataram. Khusus buruh yang berasal dari Cirebon, mereka adalah orang buangan Sultan Cirebon yang dikenal sebagai biang masalah di kekuasaan sultan.

Demikian antara lain disampaikan sejarawan muda Bekasi, Endra Kusnawan dalam diskusi bulanan Komunitas Historika Bekasi (KHB) yang digelar di Markas FSPMI, Jl. Yapink Putra No.11 Tambun Selatan, Kamis malam (10/05/2018).

“Aksi gerakan buruh pertama tercatat dilakukan oleh Ba Rama dari Gabus yang mengkoordinir gerakan massa melawan Tuan Tanah di Tambun pada tahun 1869, meskipun akhirnya dapat ditumpas, rakyat masih memendam rasa perlawanan,” kata Endra.

Dalam diskusi yang mengangkat tema “Sejarah Industri dan Gerakan Buruh di Bekasi” itu dihadirkan juga Tokoh Buruh Bekasi yang juga Vice President FSPMI, Obon Tabroni dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno.

Selain mengupas tentang sejarah gerakan perlawanan buruh Bekasi dan isu terkini masalah perburuhan, kedua tokoh buruh itu juga membahas soal Buruh Go Politik.

Menjawab pertanyaan apakah buruh boleh berpolitik, Obon mengatakan, serikat buruh itu independen tapi tidak netral karena buruh mempunyai kepentingan.

“Tugas kita itu bukan di politik. Tugas serikat buruh adalah advokasi orang yang di PHK, mendidik anggota dan sebagainya. Jadi bahasa kami, yang netral serikat buruhnya, tapi kita punya pilihan, kalau saya milih Prabowo dan Nyumarno pilih Jokowi, ya silahkan,” terang Obon.

Sementara Nyumarno menyampaikan, adanya dua perwakilan buruh di DPRD Kabupaten Bekasi adalah sejarah tersendiri sehingga dapat mewarnai berbagai kebijakan pemerintah daerah untuk kepentingan warga Kabupaten Bekasi, seperti adanya Perda Tenaga Kerja dan perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat. (Red)