Gedung 16 Lantai Tak Jadi Dibangun, Pemkab Bekasi Digugat Kontraktor Rp200 Miliar

0
290

POSKOBERITA.COM, CIKARANG – Batalnya pembangunan gedung 16 lantai untuk perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi disambut gembira banyak pihak yang menilai proyek tersebut tidak urgent dan hanya menghamburkan uang rakyat.

Namun sikap berbeda ditunjukkan oleh kontraktor pemenang lelang yakni PT Tirta Dhea Addonics Pratama yang rencananya akan menggarap mega proyek senilai Rp200 miliar itu. Tidak terima proyeknya dibatalkan, perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi ini bakal menggugat Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Kita akan gugat pemerintah Kabupaten Bekasi secara perdata dan kalau memang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan gedung 16 lantai bila ada bukti melakukan kecurangan. Kita gugat juga secara pribadi oknum pejabat tersebut,” kata pengacara PT. Tirta Dhea Addonics, Aris Afandi Lubis, Kamis (05/04) kemarin.

Aris menyampaikan untuk saat ini pihaknya sedang mengumpulkan berkas-berkas sebagai bukti otentik untuk melaporkan oknum pejabat yang melakukan kecurangan dan membatalkan kegiatan yang memang sudah dilelangkan. Jika itu sudah terkumpul, dalam waktu dekat pihaknya akan menggungat Pemkab Bekasi dengan nilai mencapai Rp. 200 miliar.

Gugatan pertama, kata dia, ditujukan  kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan gedung 16 lantai, yakni Benny Sugiarto yang juga Kepala Bidang Bangunan Gedung Negara di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi  senilai Rp. 100 miliar dan gugatan kedua Pemkab Bekasi yang dipimpin Bupati Neneng Hasanah Yasin sebesar Rp. 100 miliar.

“Jadi  masing-masing kami akan gugat Rp. 100 miliar. Gugatan ke Pemkab secara perdata dan PPK pada kegiatan gedung 16 lantai juga akan kita gugat secara pribadi,” ungkapnya.

Langkah itu diambil bukan tanpa pertimbangan. Aris mengaku telah menemui PPK, Benny dan perwakilan ULP namun sayangnya tak ada penjelasan yang memuaskan. Bahkan SPJ Proyek pun tak diberikan.

“Kalau kata PPK sih paket pembangunan ini tidak mungkin ditayangkan LPSE kalau dokumen itu tidak lengkap. Ditambah waktu pengerjaan tidak cukup alias sudah lewat,” ujar dia.

Apalagi, sambung Aris, pihaknya telah menyurati pihak LPSE untuk memberhentikan hal ini. “Kan sudah jelas ULP telah memenangkan kita. Artinya, ULP sesuai dengan aturan hukum, tidak ada di situ yang dilanggar. Dia (Benny-red) juga janji bakal mempertemukan kami dengan Bupati,” tutupnya. (Dms)

Photo;ilustrasi