LP3D Bakal Demo Desak Kepala BPN Kabupaten Bekasi Mundur dari Jabatannya

0
522
GELAR PERKARA: Tim Saber Pungli Kabupaten Bekasi gelar perkara OTT Oknum BPN Kabupaten Bekasi // FOTO: Ronny Harefa

POSKOBERITA.COM, BEKASI – Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi mendesak Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Deni Santo, agar mundur dari jabatannya. Pasalnya, akibat ulah anak buahnya yang terciduk operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli, membuat citra BPN menjadi buruk di mata masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Dewan Pembinan LP3D, Jonly Nahampun. “Kami dari LP3D mendesak Kepala BPN harus mundur, karena dianggap tidak mampu melakukan pembinaan terhadap pegawainya serta beban moral kepada masyarakat Kabupaten Bekasi,” ujar Jonly.

Disampaikan Jonly, dalam waktu dekat ini juga LP3D akan menggerakkan masyarakat, bahkan mahasiswa untuk melakukan aksi demo damai ke BPN Kabupaten, untuk menuntut Kepala BPN mundur dari jabatannya dan tersangka oknum pegawai BPN yang ditetapkan sebagai tersangkat agar dipecat.

“Desakan ini agar BPN Kabupaten Bekasi bersih dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, perumpaan ini bisa kita artikan masing-masing,” ucap Jonly.

“Karena (dugaan pungli, red) hal tersebut selama ini diduga telah dilakukan dengan berulang kali. Ya, mungkin nasib sialnya baru tertangkap oleh Tim Saber Pungli,” tambah Jonly.

BACA JUGA: LP3D Desak Oknum BPN Kabupaten Bekasi Dipecat Akibat Terciduk OTT

Jonly mengatakan, sangat prihatin dengan kejadian pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum BPN, dengan memeras masyarakat, agar memuluskan suatu permohonan. Padahal pemerintahan Joko Widodo, sudah berulang kali sudah menyatakan korupsi itu sebagai perbuatan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime).

“Artinya tersangka tersebut tidak mengindahkan program pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu tidak ada alasan lagi, untuk tidak di pecat,” tegas Jonly.

Penangguhan penahanan tersangka OTT oknum BPN Kabupaten Bekasi oleh Penyidik Polres Metro Bekasi Kabupaten, menurut Jonly, hal itu sah-sah saja. Dikarenakan, ada landasan hukumnya. Namun sangat disayangkan, penangguhan penahanan itu sepertinya ada dugaan sinyal untuk meringankan hukum dari kenyataan proses hukum, bahkan hukuman tersangka.

“Seharusnya biar ada efek jera pelaku harus ditahan, karena alat bukti sudah memenuhi unsur,” ujar Jonly.

BACA JUGA: Polisi Tetapkan Dua Oknum Pegawai BPN Kabupaten Bekasi Sebagai Tersangka

Diberitakan sebelumnya, Polisi akhirnya menetapkan dua oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi sebagai tersangka. Kedua pegawai yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) itu yakni I dan H alias B sebelumnya dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Satgas Saber Pungli.

Kapolres Metro Bekasi Kabupaten, Kombespol Candra Kumara mengatakan, hasil dari gelar perkara sementara yang dilakukan penyidik, keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. “Yang menjadi barang bukti ada beberapa buku sertifikat, uang tunai dan rekaman CCTV,” kata Kapolres, Kamis (15/03). (ref/red)