LAMI Minta KPK Segera OTT Bupati Ende dan Bupati Rote Ndao

0
493

POSKOBERITA.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Jonly Nahampun meminta agar pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil sikap, pasalnya di beberapa Kabupaten di NTT ini benar benar sudah Darurat Korupsi.

Sejak di tangkapnya Bupati Ngada Marianus Sae yang merupakan Calon Gubernur NTT dari Partai PDIP sepertinya memberi sinyal bahwa bukan saja Bupati Ngada tetapi ada beberapa Bupati maupun Calon Bupati lainya.

Ada di beberapa Kabupaten di NTT yang juga harus di pantau secara jeli sebab saat ini mereka juga sedang mengikuti ajang pesta demokrasi yang kuat dugaan juga mengunakan aliran dana yang sama seperti yang sudah di lakukan oleh Bupati Ngada Marianus Sae.

Dan saat ini Rakyat NTT sedang menunggu Komitmen lanjut oleh pihak KPK dalam melakukan( OTT ) alias Operasi Tangkap Tangan sebab jika di Biarkan oleh KPK maka Rakyat akan berangapan bahwa ada pesanan tertentu saja terkait penangkapan terhadap Bupati Ngada Marianua Sae demikian di katakan Lami pada Sabtu 17/02 di Hotel On The Rock Kupang NTT.

Lanjut dia dengan tegas saya meminta agar pihak KPK segera melakukan operasi di dua kabupaten yang rawan Money Politik yaitu Kabupaten Ende dan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi NTT dan saat ini masyarakat NTT sangat menanti ketegasan dari Tim OTT sebab berdasarkan hasil pantauan kami dan juga Laporan Masyarakat dua kabupaten tersebut permainan Duitnya sangat besar.

Sekali lagi kami pertegas agar KPK segera sebarkan Tim di Kabupaten Ende Provinsi NTT sebab kuat dugaan Calon Bupati Ende Marsel Petu dan Wakil Bupati Ende ,Paket( MJ) yang juga merupakan Incumbent mengunakan Aliran yang sama seperti Marianus Sae dan juga Calon Bupati Rote Ndao Ny Paulina Haning dan Wakil Bupati Stef Saek Paket (Lentera) sehingga masyarakat tidak lagi memandang sebelah mata terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sebelumnya di beritakan KPK mengerahkan tim ke daerah untuk mengawal terselenggaranya Pilkada 2018 yang bersih. KPK mengirim penyidik ke daerah tempat berlangsungnya Pilkada Serentak 2018.

“Kalau bicara apakah sekarang ada 1.000 penyidik KPK ke seluruh daerah yang melakukan pilkada, KPK itu sekarang jumlahnya (pegawai) hampir 1.500, tapi bukan penyidik semua. Tapi kalau dikatakan penyelidik, iya. Bila perlu, jangan 1.000, kita semuanya datang untuk mendampingi dan mengawal supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pilkada ini,” ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2018).

Basaria menyebutkan salah satunya adalah tim koordinasi dan supervisi (korupsi) pencegahan dan  Kelebihan tim ini, sudah terintegrasi dengan korupsi penindakan.

Korupsi pencegahan akan lebih cepat mengafirmasi laporan atau informasi dari masyarakat karena sudah berada di daerah. Dari sana, informasi akan lebih akurat diteruskan ke korsup penindakan. Inilah yang dimaksud terintegrasi tadi.

“Sudah barang tentu, kalau tim kita ada di sana, mereka bisa melihat sendiri karena mereka masuk ke dalam,” kata Basaria.

Namun, Basaria menegaskan, keberadaan korsup pencegahan tentu bukan dengan tujuan melakukan penangkapan. Korsup ini bertugas membenahi jika ada penyimpangan, baik di level pemerintah provinsi, kabupaten, kota, maupun kementerian.

“Apabila di situ ada hal-hal yang tidak baik, diberi dulu peringatan dan cara untuk menghindarinya. Nah, kemungkinan terjadinya OTT itu memang akan lebih besar karena tim kita ada di seluruh provinsi,” ucap Basaria. (ALEN)

 

Source : www.kpknews.co.id