Tolak Sawah Mereka Dijadikan Komersial Bisnis, Warga Cikarang Timur Datangi Gedung Dewan

0
155

POSKOBERITA.COM, CIKARANG PUSAT – Puluhan warga Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (13/02/2018).
Mereka menuntut Desa Cipayung supaya tetap dipertahankan sebagai kawasan Agro Industri dan menolak alih fungsi lahan dari sawah menjadi lahan industri dan pemukiman (komersial bisnis).

Seorang warga Cipayung, Ridi Januar (Ciber) mengatakan, dikeluarkannya izin lokasi oleh Bupati Bekasi kepada 5 (Lima) pengembang di wilayah Kecamatan Cikarang Timur mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan pelaku usaha dibandingkan dengan kepentingan masyarakat.

Ridi menanggapi ditandatanganinya izin lokasi oleh Bupati Bekasi, salah satunya izin lokasi PT. Mega Profita Abadi No.591/Kep.027.DPMPSTP/2017 Tanggal 10 Mei 2017 dengan luas tanah kurang lebih 3.660.000.000 M2 (366 hektar) lokasi Desa Pasirtanjung, Hegarmanah dan Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

“Keputusan memberikan izin lokasi ini juga telah menciderai dan melukai perasaan masyarakat Cikarang Timur khususnya Warga Desa Ciapayung yang notabene sebagian besar warga desanya menggantungkan hidupnya sebagai petani. Sebab wilayah Cikarang Timur memang merupakan wilayah pertanian lahan basah irigasi teknis (sawah produktif), jadi wajar warga Desa Cipayung menggurudug kantor Dewan dan mempertanyakan nasibnya perda RDTR,” tegas Ridi Januar.

Menurut Ridi, dengan diberikannya izin lokasi kepada PT. Mega Profita Abadi, pelan tapi pasti akan merusak tata ruang wilayah Kecamatan Cikarang Timur karena akan terjadinya alih fungsi lahan dari sawah menjadi lahan industri dan pemukiman (komersial bisnis).

“PT. Mega Profita Abadi adalah perusahaan pengembang real estate (entitas salah satu kawasan permukiman perkotaan), namun jika saja perda RDTR sudah selesai dievaluasi dengan sendirinya tidak akan terjadi perubahan tata ruang,” ujarnya.

Dikatakannya, DPRD Kabupaten Bekasi seharusnya bisa mendorong dilakukannya evaluasi terhadap Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Yang menjadi harapan kami selaku masyarakat Kabupaten Bekasi bisa di dengar oleh Ketua Dewan dan Pemerintah Daerah, agar tidak merubah lahan peruntukan di Kecamatan Cikarang Timur Desa Cipayung khususnya,” kata Ridi.

Dalam audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi itu, warga Desa Cipayung juga menyesalkan karena dari 13 anggota Komisi lll, hanya satu orang yang hadir yakni Ketua Komisi H Kardin bersama Camat Cikarang Timur, Ani Gustini.

“Kami akan berpihak kepada warga, namun tidak bisa memastikan tentang perda RDTR bagaimana nasibnya,” kata Kardin. (red)