Aboy : Anggaran Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati Bisa Untuk Bangun 66 Rutilahu

0
409

POSKOBERITA.COM – Besarnya anggaran untuk pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati Bekasi yang mencapai Rp1 miliar pertahun menuai kritik dari berbagai pihak.

Direktur Eksekutif IBM Institute, Aboy Maulana, saat dimintai tanggapannya mengatakan, jumlah uang Rp 1 miliar bisa digunakan untuk membangun 66 unit rumah Rutilahu yang nilainya Rp15 juta per unit.

“Pimpinan daerah di Kabupaten Bekasi tidak peka terhadap kondisi masyarakat kecil, padahal masih banyak warga Bekasi yang hanya mampu beli pakaian setahun sekali waktu lebaran. Lha ini Rp1 miliar cuma buat bupati dan wakil bupati aja. Uang segitu bisa buat bikin 66 rumah rutilahu,” ujar pria berkacamata itu.

Aboy menegaskan, seharusnya eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bekasi bisa membuat anggaran yang lebih logis dan berpihak pada rakyat banyak.

“APBD itu kan uang rakyat, maka harus digunakan pula untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, bukan hanya untuk segelintir elit,” tegasnya.

Sebelumnya, Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gema Aksi) mengkritisi pagu anggaran pengadaan seragam Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi yang mencapai Rp1 miliyar setiap tahunnya.

Salah satu pengurus Gema Aksi Rahmat Hidayat mengatakan anggaran tersebut menurutnya terlalu tinggi. Dirinya menjelaskan secara detail, untuk Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi pengadaan Pakaian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan kode rekening 1.20.1.20.03.18.26 sebesar Rp. 1.000.000.000,-. (Satu Miliar Rupiah)

“Bagian Perlengkapan tahun 2016 menganggarkan 1 milliar untuk pengadaan pakaian dinas bupati dan wakilnya dengan 14 jenis pakaian dengan total pakaian lengkap sebanyak 126 buah,” kata Abu sapaan akrabnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai ketua BEM STT Pelita Bangsa ini mengatakan hal ini sangatlah tidak logis mengingat pakaian Korpri dibeli sebanyak lima stel setiap tahunnya. Padahal seragam tersebut hanya dipakai seminggu sekali, yakni setiap Hari Rabu.

“Seperti belanja lima stel seragam Korpri plus atribut dengan harga per stelnya Rp. 5.300.000,- dan totalnya Rp. 26.500.000,-. Padahal baju Korpri hanya dipakai seminggu di Hari Rabu, untuk apa coba pakaian yang digunakan seminggu sekali dibeli lima stel. Mungkin kalau dua masih masuk akal,” sesalnya.

Rahmat menuturkan pengadaan pakaian yang mencapai Rp 1miliyar, diantaranya, untuk seragam Korpri 5 steel 26.500.000 dengan harga satuan Rp5,3 juta, untuk pakaian olahraga 8 stel beserta suami Rp72juta dengan harga satuan Rp9juta, 5 pakaian lapangan 35.500.000 dengan harga Rp7,1juta, 5 steel PDL Bupati Rp35juta dengan harga satuan Rp7juta, 5 steel PSR beserta atribut Rp42juta dengan harga satuan Rp8,4juta, 5 stel PSH beserta atribut Rp35juta dengan harga satuan Rp7juta.

Dirinya berharap kedepan, DPRD Kabupaten Bekasi bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menganggarkan untuk pakaian dinas secukupnya atau rasional mengingat kondisi di lapangan masih banyak masyarakat yang hidup susah. (red)