LP3D Minta Disdik Kabupaten Bekasi Transparan Terkait Pengadaan Meubeler

0
176

CIKARANG PUSAT, POSKOBERITA.COM – Dewan Pembina Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah (LP3D), Jonly Nahampun, meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi transparan terkait data sekolah penerima meubeler tahun anggaran 2017.

Jonly meminta penegak hukum menyelidiki oknum pejabat Disdik Kabupaten Bekasi yang diduga bermain dalam pengadaan meubeler Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Kalau memang tidak ada permainan kenapa harus disembunyikan kepada media data sekolah penerima meubeler itu. Aneh kan, ini ada apa?,” kata Jonly, Kamis, (18/1/2017).

Jonly pun memastikan akan melaporkan persoalan ini ke penegak hukum agar dilakukan pemanggilan dan meminta Disdik menjelaskan kepada publik dengan terang benderang, agar informasi yang diharapkan masyarakat tidak menimbulkan kecurigaan.

“Apalagi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, MA Supratman, sudah menganjurkan untuk meminta data lengkapnya langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Lalu kenapa PPK enggan memberikan data itu,” ujar Jonly.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi akan memanggil Dinas Pendidikan setempat terkait masalah meubeler tersebut.

Anggota Komisi IV, Nyumarno mengatakan, siap memintakan data sekolah penerima meubeler tahun anggaran 2017 kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi.

Kami akan memintakan data ke Dinas Pendidikan tentang sekolah-sekolah penerima meubeler anggaran 2017 lalu, Komisi IV siap membantu,” tegas Nyumarno, Rabu, (17/1).

Menurutnya, pengadaan meubeler untuk SD dan SMP sudah dianggarkan di APBD 2017 sebesar Rp30 Miliar untuk 600 ruangan atau sekitar Rp50 juta per kelas.
Namun pada rapat anggaran, realisasi per ruangan yang disampaikan ke DPRD infonya sekitar 37juta per ruang.

“Jadi jika terserap semua, maka total anggaran yang terserap untuk 600 ruang kelas SD dan SMP yang menggunakan APBD 2017 sekitar 22Miliar,” kata politisi PDI Perjuangan ini. (red).