Oleh : Efrizal Harahap, SH, pengamat Politik dan Hukum
Seorang filsuf yang hidup di zaman renaissans, Machiavelli, dalam bukunya il princips menyatakan yang terpenting dalam politik pemerintahan negara adalah kekuasaan. Dia menghalalkan segala cara untuk tetap berkuasa.
Jadi menurut diplomat ini, yang dianjurkan bukan bagaimana melaksanakan etika bernegara yang baik, tapi bagaimana seseorang atau sekelompok orang dapat merebut kekuasaan dan mempertahankannya.
Buah pikiran dari Machiavelli secara diam-diam atau terang-terangan, ternyata menjadi praktik politik dibanyak negara dewasa ini, di abad ke-20 ini.
Di Kota Bekasi, kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 telah resmi memunculkan dua nama pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang akan bertarung memperebutkan posisi orang nomor satu di kota dengan julukan kota jasa dan perdagangan tersebut.
Kedua paslon itu yang pertama adalah paslon Wali Kota petahana, Rahmat Effendi, yang dalam episode kali ini akan berpasangan dengan mantan Kepala Dinas PUPR Kota Bekasi, Tri Adhianto sebagai calon Wakil Wali Kota. Pasangan ini siap didukung oleh sejumlah partai politik besar dan menengah, yaitu Golkar, PPP, Hanura, PKB, Demokrat, PDIP dan PAN.
Kemunculan Tri untuk berdampingan dengan pria yang akrab disapa Pepen tersebut, mungkin tidak mengejutkan bagi sejumlah kalangan, karena Tri merupakan salah satu figur yang dekat dan sangat all out untuk memenangkan paslon Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu, saat pertarungan di Pilkada Kota Bekasi tahun 2013 lalu.
Pasca terpilih jadi Wali Kota Bekasi periode 2013-2018, Pepen pun tidak melupakan jasa dari sahabat dekatnya itu. Karir Tri pun melejit bak meteor dari sebelumnya Kabid di Dinas Perhubungan menjadi Kadis PUPR, yang jelas merupakan salah satu SKPD yang disebut sebagai tambang emas di tataran Pemerintahan Daerah.
Selama menjabat Kadis PUPR, keberadaan Tri semakin tidak bisa dipisahkan dengan Wali Kota Bekasi. Tri merupakan orang kepercayaan sekaligus banyak memberikan dukungan moril dan materiil bagi Wali Kota untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode yang kedua.
Puncak dari kedekatan itu, Tri Adhianto yang sebelumnya memang sudah digadang-gadang akan dirangkul Pepen. Akhirnya resmi diperkenalkan kepada publik sekitar tanggal 5 Januari 2018, saat Rahmat Effendi sah menerima SK rekomendasi dari Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto.
Setelah “dibajukan” oleh Partai Demokrat untuk mengikuti Pilkada Kota Bekasi, Tri Adhianto juga sempat menghebohkan publik Kota Bekasi dengan munculnya Kartu Tanda Anggota DPD PAN Kota Bekasi, tetapi dengan nama Tri Adhinato Tjahyono dan beralamat di Kelurahan Durenjaya, Bekasi Timur.
Kemunculan KTA ini cukup mengejutkan, karena meskipun DPD PAN Kota Bekasi mengajukan nama Rahmat Effendi ke DPP, tetapi sudah ada komitmen koalisi antara PKS, Gerindra dan PAN sebagaimana komitmen dari pimpinan dari pusat.
Tidak sampai disitu, pasangan politisi dan birokrat inipun terus bermanuver jelang pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi di KPU yang saat itu tinggal menghitung hari.
Sekitar tanggal 7 Januari 2018, secara mengejutkan muncul foto Rahmat Effendi dan Tri Adhianto bersama Ketua DPC PDIP Kota Bekasi, Anim Imanudin bersama jajaran pengurus di kantor DPP PDIP.
Dikabarkan, keduanya diterima dengan baik oleh para petinggi partai berlogo banteng moncong putih itu, diantaranya Sekjen Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Sukur Nababan.
Usai pertemuan, Pengurus DPC PDIP Kota Bekasi pun mengakui jika nama Tri Adhianto merupakan salah satu opsi yang pihaknya ajukan sebagai Calon Wawalkot mendampingi Rahmat Effendi, dengan pertimbangan karena kepentingan 2019 dan mengukur kekuatan pada Pilkada Kota Bekasi 2018 mendatang.
Sontak langkah duet maut inipun sedikit banyaknya membuat kondisi internal di PDIP carut marut. Para konstituen dan kader menolak keras wacana ini. Karena mereka sudah jauh-jauh hari merindukan sosok Mochtar Mohamad kembali memimpin Kota Patriot.
Penolakan ini pun diaspirasikan dalam aksi unjukrasa di depan markas DPP PDIPJalan Menteng, Jakarta Pusat, selama dua hari tanggal 8 dan 9 Januari 2018.
Massa aksi yang menggeruduk kantor DPP. Ternyata cukup berpengaruh terhadap keputusan DPP, yang hingga akhirnya menerbitkan surat rekomendasi atas nama Sumiyati Mochtar Mohamad sebagai Calon Wali Kota dan Lilik Hariyoso sebagai Calon Wakil Wali Kota jelang pendaftaran di KPU.
Namun surat rekomendasi ini tidak serta merta membuat kekesalan kader dan konstituen padam. Mereka tetap bersungut-sungut karena bagi mereka nama Mochtar Mohamad adalah harga mati.
Imbas dari keputusan yang serba mendadak dan tanpa persiapan ini pun sudah dapat diduga. Sampai jam 19.00 malam tanggal 10 Januari 2018, keduanya belum bisa dipastikan hadir dengan alasan yang berbeda. Sumiyati dikabarkan berangkat umrah bersama suaminya Mochtar Mohamad sejak pagi. Sementara Lilik Hariyoso mengaku tidak siap karena sedang sakit. Akhirnya, dukungan PDIP pun diberikan kepada paslon Pepen-Tri.
Urungnya PDIP untuk mencalonkan kadernya sendiri di Pilkada Kota Bekasi tahun 2018, tidak terlepas dari strategi dan siyasah dalam politik yang dilancarkan oleh paslon Rahmat Effendi-Tri Adhianto.
Keduanya menyadari, sosok Mochtar Mohamad adalah ancaman, yang jika maju dalam kontestasi Pilkada nanti bisa menjadi lawan sengit yang akan mereka hadapi menuju Bekasi satu.
Dengan mengganjal pria yang tenar dengan panggilan M2 tersebut, paslon Pepen-Tri berharap satu kaki mereka sudah ada di podium Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih nanti.
Realita inipun sedikit mengingatkan publik dengan pasangan Mochtar Mohamad dan Rahmat Effendi, saat menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2008-2013.
Kembali ke laptop, langkah dan manuver pasangan Pepen-Tri jelang Pilkada Kota Bekasi 2018, merupakan salah satu bukti kebenaran dari pandangan Machiavelli bahwa tujuan politik adalah kekuasaan. Untuk merebut kekuasaan, politik terkadang harus mengenyampingkan etika dalam bernegara.
Sekarang pertanyaan besarnya, apakah kontestasi Pilkada Kota Bekasi yang akan dihelat pada 27 Juni 2018 nanti tetap menarik dan kompetitif tanpa hadirnya Babeh Mochtar?
Masyarakat yang berada pada posisi netral, mungkin berharap agar paslon Nur Supriyanto (anggota DPRD Jabar) yang disandingkan dengan Ketua Dewan Pendidikan Adhy Firdaus, dan didukung koalisi PKS dan Gerindra bisa memberikan perlawanan sengit kepada petahana. Tapi tetap mengindahkan kejujuran dan tanpa money politic.
Sehingga, Pilkada Kota Bekasi akan melahirkan pemimpin yang mewakili aspirasi masyarakat, dan mampu membawa Kota Bekasi lebih disegani tidak hanya pada tataran Jawa Barat, tetapi juga pada tataran nasional. Aamiin.