Seskab Himbau Pemda Manfaatkan Medsos Untuk Komunikasi dengan Masyarakat

0
819

BANDUNG — Instansi pemerintahan baik kementerian dan pemerintah daerah diminta memanfaatkan media sosial dengan baik. Media sosial menjadi bagian komunikasi yang harus digunakan pada era serba digital seperti saat ini.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan komunikasi media sosial yang dilakukan instansi pemerintah harus disesuaikan denga gaya kekinian.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ‘Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital’ di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, Selasa (22/8).

“Sekarang punya (media sosial) tapi bahasanya masih pemerintah banget. Sehingga bagi generasi muda tidak dianggap kekinian. Media sosial sarana efektif menyampaikan informasi. Orang-orang sekarang tidak terlalu menikmati yang bersifat formal,” kata Pramono yang bertindak sebagai narasumber bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menurutnya, media sosial instansi pemerintah memang ada aturan-aturan tertentu karena bersifat membawa sebuah lembaga. Namun, tidak kemudian harus dibuat kaku sehingga tidak menarik dalam menyampaikan informasi dan program yang dijalankan.

Pramono menuturkan era digital sudah merubah pola kerja instansi pemerintah. Sehingga sosialisasi yang dilakukan tepat sasaran. Karena fungsi media sosial bukan hanya sekadar berkomunikasi obrolan, tapi juga sarana menyampaikan informasi dan edukasi.

“Era zaman sudah berubah. Kita tidak bisa lagi mengandalkan sisi kehumasan dengan pola seperti dulu. Harus berubah. Harus inovasi. Harus kekinian,” ujarnya.

Ia mengimbau instansi pemerintah bisa melakukan komunikasi yang pintar dengan media sosial. Tidak lagi monoton dan harus mengedepankan hal-hal baru yang menarik.

Pram menyebutkan beberapa kementerian sudah memanfaatkan medsos dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari jumlah

follower dan unggahan di medsos yang cukup banyak seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kemenristekdikti, dan Sekretaris Kabinet.

Menteri dan kepala daerah serta para pejabat juga dikatakannya harus bisa memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dengan masyarakat.

Source : Republika