POSKOBERITA.COM, CIKARANG – Polemik pembangunan Kota Meikarta Cikarang harus diselesaikan lewat dialog antara pemangku kepentingan (stakeholder) di Kabupaten Bekasi dengan pihak Lippo Group untuk mencari titik temu.
Aktivis muda Bekasi, Aboy Maulana mengatakan proses negosiasi dengan pihak Lippo Group mendesak dilakukan untuk menjaga kepentingan masyarakat Bekasi.
“Gerakan mengawal pembangunan Meikarta tidak bisa dilakukan secara parsial. Aspirasi masyarakat lewat demo atau unjukrasa tentu harus kita hargai. Tapi sepertinya tidak mudah untuk menghentikan proyek sebesar Meikarta.” kata Aboy, Selasa (01/08).
Menurut Aboy, soal Meikarta, bukan hanya masalah perijinan yang belum tuntas, tapi ada hal-hal lain yang harus dinegosiasikan untuk kebaikan masyarakat Bekasi.
“Setidaknya ada 3 hal yang harus dinegosiasikan dengan pihak Lippo, yakni masalah tenaga kerja, kearifan lokal dan masalah kelestarian lingkungan hidup.” kata aktivis muda jebolan Gontor ini.
“Pertama, masalah tenaga kerja. Pembangunan Kota Meikarta harus menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja warga Kabupaten Bekasi. Lippo bilang kan proyek ini bisa menyerap 65 ribu tenaga kerja dan menggunakan 30 kontraktor lokal.” kata Aboy.
Yang kedua, Lippo Group harus mengakomodir keinginan masyarakat agar pembangunan Kota Meikarta tidak menghilangkan kearifan lokal masyarakat Bekasi.
“Misalnya nama gedung dan nama jalan yang akan dibangun di Kota Meikarta harus menggunakan nama yang menjadi identitas lokal Bekasi. Meikarta juga harus membangun Gedung Kesenian untuk pementasan seni budaya Bekasi.” tambah dia.
Yang ketiga, menurut Aboy, terkait masalah lingkungan, Meikarta harus menjamin proyek tersebut tidak merusak lingkungan dan tidak mengakibatkan berkurangnya resapan air untuk hajat hidup orang banyak.
“Kita negosiasikan dulu masalah-masalah tersebut dengan pihak Lippo, terus kita dengar sejauh mana kesanggupan mereka. Kalau Lippo tidak bisa memenuhi baru kita mengambil sikap.” tegas Aboy. (Red)