Datangi Gedung Dewan, Ojek Pangkalan Sebut Mayoritas Ojek Online Bukan Orang Bekasi

POSKOBERITA.COM, CIKARANG PUSAT – Paguyuban Ojek Pangkalan (Opang) menegaskan pihaknya tidak ingin ada pertikaian antara Ojek Pangkalan dan Ojek Online di Kabupaten Bekasi. Mereka meminta pemerintah daerah dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak terjadi konflik serius seperti yang terjadi di daerah lain.

“Kita tidak mau ada konflik atau pertumpahan darah antara ojek pangkalan dan ojek online seperti di daerah lain. Makanya kami datang ke DPRD untuk mencari jalan keluar.” kata Juandi, Ketua Paguyuban Ojek Pangkalan saat ditemui di gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (16/03/17).

Juandi juga menyampaikan bahwa mayoritas tukang ojek online bukan warga Kabupaten Bekasi, melainkan warga pendatang. “Yang jadi ojek online itu bukan orang Bekasi. Dia pendatang dan karyawan, kebanyakan adanya di kontrakan. 95% itu orang luar. Saya yakin bukan pribumi di wilayah sini,” kata dia.

Untuk itu ia meminta adanya jalan keluar dari pemerintah daerah, khususnya DPRD Kabupaten Bekasi agar menyelesaikan persoalan ini. “Jadi kita mau minta solusi dari  anggota dewan sebagai orang tua kita, jangan sampai gara-gara uang 10 – 20 ribu ada pertumpahan darah,” ucapnya.

Sayangnya, saat perwakilan Paguyuban Ojek Pangkalan tersebut tiba tidak seorang pun anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang menerimanya. Namun surat audiensi yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Paguyuban Ojek Pangkalan telah diterima Staf Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu.

“Suratnya sudah diterima Staf Komisi III. Tetapi belum sampai ke ‘Orang Tua’ kita. Alasannya lagi pada Kunjungan Pansus LKPJ. Nanti hari Senin kita akan datang lagi,” kata Juandi. (Dim/PB)