Sepuluh Hari Jelang Pilkada, Ketua Kopidasi : Waspada Gerakan Money Politik

0
1108

POSKOBERITA.COM, CIBARUSAH – Ketua Komunitas Pemilih Muda Bekasi (Kopidasi) Ahmad Djaelani meminta masyarakat dan penyelenggara pilkada agar mewaspadai masalah krusial yang mungkin terjadi pada 10 hari menjelang Pilkada Kabupaten Bekasi, terutama antisipasi munculnya gerakan money politik.

Hal penting yang harus diwaspadai pada 10 hari terakhir ini, menurut Djaelani adalah soal praktik politik uang. Dimana pada detik-detik terakhir biasanya oknum tertentu menyebar uang kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihan saat pemungutan suara nanti.

“Masyarakat agar jangan mau menerima politik uang, baik itu istilahnya uang cendol atau apalah, karena itu merupakan kejahatan pemilu, penerima dan pemberi uang itu bisa dipidana,” kata Kang DJ, sapaan akrab Djaelani, Minggu (05/02) pagi.

Djaelani berharap Tim pendukung paslon, relawan atau simpatisan jangan coba-coba mempengaruhi pilihan masyarakat dengan mengiming-imingi uang karena hal tersebut merupakan contoh yang tidak baik bahkan justru bakal merugikan calon yang didukungnya.

Pemerhati politik Bekasi ini juga meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bekasi dan jajarannya untuk serius mengawasi  kemungkinan munculnya praktik politik uang dengan melakukan pengawasan secara aktif dan masif.

“Jika ada dugaan politik uang, panwaslu harus segera turun. Jangan menunggu sampai ada pelaporan,” ujar Djaelani.

Hal penting yang harus diperhatikan juga adalah soal penyebaran logistik pendukung untuk pemungutan suara, seperti distribusi kotak suara dan surat suara. Untuk daerah rawan harus dapat disiapkan alternatif distribusi logistik.

 “Jangan sampai menjelang Hari H pemungutan suara, KPU masih disibukkan dengan problem distribusi logsitik,” kata aktivis Cibarusah Center ini.

Selain itu Djaelani juga menyorot soal jaminan hak pilih bagi masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus terus diedukasi terkait siapa saja mereka yang bisa memilih. Termasuk masalah E-KTP dan Surat Keterangan Pengganti E-KTP yang sosialisasinya harus terus digencarkan.

“Jangan sampai karena kesalahan informasi, masyarakat jadi tidak bisa menyalurkan hak pilihnya,” kata aktivis Cibarusah Center ini. (Pb)